IKA UPI Meminta Pemerintah Menunda Pembelajaran Tatap Muka

261

 

Madania.co.id, Bandung – Pandemi Covid-19 berdampak luas bagi dunia pendidikan, khususnya perubahan cara dan perilaku belajar peserta didik di berbagai satuan pendidikan.

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) menyisakan masalah mendasar, seperti ketersediaan fasilitas, keterbatasan jaringan internet, kesiapan guru, dan gegar budaya pada orang tua siswa. Meski begitu, pembelajaran tatap muka (PTM) belum bisa menjadi solusi tunggal untuk mengembalikan suasana pembelajaran seperti sebelum pandemi.

Pada saat yang sama, masalah pendidikan masih terus berkutat pada sejumlah persoalan lama, seperti disparitas guru antardaerah, kesenjangan kesejahteraan guru, dan problem akut guru honorer.

Merujuk pada pertimbangan tersebut, Ketua Umum IKA UPI Enggartiasto Lukita meminta pemerintah harus sangat berhati-hati dalam menerbitkan izin PTM kepada satuan pendidikan. Di tengah peningkatan kasus Covid-19 yang masih terus terjadi, rencana PTM sebaiknya dilakukan evaluasi dan ditunda untuk sementara waktu.

“PTM membuka peluang penularan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan guru dengan guru. Jika ini terjadi, akan timbul klaster sekolah yang dibawa dari klaster keluarga,” jelasnya dalamoernyataan sikap IKA UPI jelang akhir tahun 2020, Selasa (29/12/2020).

Namun jika PTM tetap dilaksanakan, maka seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar menaati ketentuan minimal dari kesepakatan bersama lintas kementerian, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi.

Disisi lain, opsi penyelenggaraan PJJ dan PTM sekaligus berpotensi menimbulkan masalah baru. Guru akan lebih repot karena harus menyiapkan media pembelajaran PTM dan PJJ. Terlebih selama masa transisi, kapasitas ruang belajar dibatasi sebesar 50 persen. Dengan demikian, guru harus mengajar dua kali dalam satu kelas dalam sehari.

Padahal, hasil penelitian Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia yang melibatkan sekitar 15 ribu siswa di Indonesia menunjukkan, kondisi psikologis siswa yang mengikuti PJJ justru lebih baik dibandingkan mereka yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka maupun campuran antara PJJ dan PTM. PJJ juga ditemukan tidak menimbulkan stres yang lebih tinggi daripada metode pembelajaran lainnya.

Baca Juga:  Canggih, Vaksin Covid-19 Terus Dipantau Pergerakannya Melalui Internet of Things

Keberhasilan PJJ sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan guru dalam hal pengelolaan kelas dan penyampaian materi belajar yang sesuai dengan konsep PJJ. Pada saat yang sama, guru juga disarankan untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam memberikan dukungan psikososial pada siswa. Pemberian keterampilan dukungan psikologis awal (DPA) adalah salah satu alternatif kegiatan yang dapat diberikan pada guru.

Tidak kalah pentingnya adalah memberikan bantuan pada orang tua atau pendamping belajar selama PJJ agar lebih mudah memahami proses belajar yang sedang dijalani anak. Salah satunya dengan menyiapkan modul-modul belajar untuk pengayaan bagi pendampingan belajar anak atau orang tua.

Menurut Enggar perlu perhatian khusus pada pelaksanaan PJJ di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk PAUD, pelaksanaan PJJ dihadapkan pada masalah kesiapan peserta didik mengingat peserta didik belum memiliki akses terhadap perangkat komunikasi. Selain itu, PAUD lebih menekankan pada kecakapan hidup dan pengembangan sikap, sehingga sangat sulit untuk dilakukan melalui PJJ. Masalah ini bukan saja bermasalah bagi peserta didik, melainkan bagi guru karena dituntut menyampaikan materi secara langsung.

“Untuk SMK, PJJ menjadi masalah tersendiri karena tuntutan kurikulum untuk melaksanakan praktikum. Demikian juga dengan kewajiban untuk melakukan kerja praktik atau magang. Selama pandemi, sejumlah perusahaan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan penutupan akses terhadap kerja praktik. Karena itu, perlu kebijakan sangat khusus untuk mengatur tata kelola PAUD dan SMK pada masa pandemi Covid-19,” tutupnya. (tgh)


Ikuti Media Sosial dan Youtube Channel Kami:
Instagram:www.instagram.com/madaniacoid/
Twitter: twitter.com/madaniacoid/
Facebook: facebook.com/madaniacoid
Youtube: youtube.com/madaniacoid
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here