Madania.co.id, Cimahi-Stabilitas pengembangan (IPP) Indeks Pembangunan Pemuda Jabar menurun. Saat ini IPP Jabar menempati urutan 20 dari 34 provinsi di Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat meminta, Dinas Pendidikan Jawa Barat segera mempersiapkan program-program sebagai solusi untuk persoalan Indeks Pembangunan Pemuda Jabar menurun.
“Salah satu penyumbang terbesar pengangguran di Jabar berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),” katanya disela kunjungan kerja Pansus I DPRD Jabar di Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, Wilayah VII, Kota Cimahi, Rabu (13/4/2021).
Menurut Achmad, hal tersebut menjadi catatan penting dalam penyelesaian permasalahan pengangguran di Jawa Barat.
“Mohon ini jadi perhatian, agar SMK ini dikoneksikan dengan dunia kerja dan dunia industri. Saat ini IPP Jabar berada di urutan ke-20 dari 34 provinsi, kami ingin IPP itu minimal berada di 10 besar”ucapnya.
Ia berharap, bahwa saran tersebut dapat menjadi catatan penting dan menjadi bahan dasar untuk diimplementasikan ke dalam program Dinas Pendidikan.
Tantangan Bersama
Diberitakan sebelumnya, DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan IPP Jawa Barat. Saat ini, IPP Jawa Barat berada di tingkat paling rendah dalam IPP nasional.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, masih rendahnya IPP Jawa Barat ini menjadi tantangan bersama. Pelibatan unsur kepemudaan dalam setiap program pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, perlu dioptimalkan ke depannya. Diharapkan, pemerintah daerah dapat merangkul peran serta pemuda dalam setiap menjalankan visi dan misi pemerintahan.
“Bagaimana pemerintah itu bisa menggerakan pemuda terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di pemerintahan tersebut. Selain itu, pemuda dalam menentukan pilihan-pilihan program prioritasnya, kami harapkan juga sesuai dengan program yang dicanangkan visi-misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat kalau di tingkat provinsi. Demikian juga di kota/kabupaten, tentunya sesuai dengan program yang ada di pemerintah daerah tersebut,” ungkap Ineu.(an)
