Madania.c.id, China- Negara dengan sebutan Negeri Bambu kali-kali disorot oleh media internasional, diduga telah melakukan “genosida” (menghancurkan sebagian populasi) terhadap muslim Xinjiang.
China menjadi tersangka dalam perlakuannya terhadap penduduk Uighur dan Muslim minoritas lainnya di wilayah barat Xinjiang, kata komisi bipartisan Kongres AS dalam sebuah laporan baru.
Komisi Eksekutif Kongres untuk China (CECC) AS mengatakan pada Kamis (14/01), bukti baru telah muncul dalam setahun terakhir bahwa “kejahatan terhadap kemanusiaan dan mungkin genosida sedang terjadi”.
Seperti dilansir laman Al Jazeera (14/1/21), CECC juga menuduh China bahwa ia telah melecehkan warga Uighur di AS juga.
China telah dikecam secara luas karena mendirikan kompleks di Xinjiang yang digambarkannya sebagai “pusat pelatihan kejuruan” untuk membasmi “ekstremisme” dan memberi orang keterampilan baru, tetapi yang lain menyebutnya kamp konsentrasi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di Xinjiang.
Para pemimpin agama, kelompok aktivis, dan lainnya mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida, sedang terjadi di sana. Tetapi Beijing membantah semua tuduhan tersebut.
Laporan CECC menyerukan “keputusan resmi AS tentang apakah kekejaman sedang dilakukan” di Xinjiang, dan keputusan semacam itu diperlukan dalam waktu 90 hari sejak undang-undang AS disahkan pada 27 Desember.
Menlu Mike Pompeo, di hari-hari terakhir masa jabatannya dalam pemerintahan AS pada 20 Januari mendatang, telah mempertimbangkan tekadnya dalam mengurus perkara ini, meskipun mengingat gejolak saat ini di Washington.
Ketua bersama CECC, Perwakilan Demokrat Jim McGovern menyebut tindakan China untuk menghancurkan HAM pada tahun lalu “mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya”.
Sehingga ia mendesak Kongres dan pemerintahan Biden yang akan datang untuk meminta pertanggungjawaban Beijing.
“AS harus terus bersama rakyat China dalam perjuangan mereka dan memimpin dunia dalam satu tanggapan yang bersatu dan terkoordinasi terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah China,” katanya.
Hubungan Dua Kekuatan Ekonomi Terbesar di Dunia AS-China
Hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia AS-China telah jatuh ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir karena ketidaksepakatan tentang berbagai masalah.
Masalah tersebut seperti pelanggaran HAM, pandemi covid-19, perdagangan, spionase, dan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan di Hong Kong.
Para ahli mengatakan penetapan genosida akan sangat memalukan bagi China, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Hal ini juga bisa menimbulkan masalah bagi Biden karena memperumit hubungannya dengan Beijing, meskipun kampanyenya telah menyatakan, sebelum pemilihan November, bahwa genosida sedang terjadi di Xinjiang.
Pada Oktober lalu, penasihat keamanan nasional Trump, Robert O’Brien mengatakan Beijing melakukan “sesuatu yang mendekati” genosida di Xinjiang dan pejabat lain merujuk ke kamp konsentrasi di sana.
Di bawah hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai kejahatan yang meluas dan sistematis, sedangkan beban pembuktian atas genosida tersebut lebih sulit dibuktikan.
Harapan bahwa Pompeo akan mengumumkan pembuktian genosida muncul pada Juni ketika ia mencap laporan “mengejutkan” dan “mengganggu” bahwa China menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan keluarga berencana yang memaksa para Muslim.
Dia merujuk pada laporan tahun lalu tentang situasi di Xinjiang oleh peneliti Jerman Adrian Zenz, yang juga dikutip oleh laporan CECC.
Zenz mengatakan temuannya mewakili bukti terkuat bahwa kebijakan Xinjiang Beijing memenuhi salah satu kriteria yang dikutip dalam konvensi genosida PBB, yaitu “memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok (target)”.
Deklarasi genosida oleh AS mengartikan bahwa negara-negara harus berpikir keras untuk memberi izin perusahaan ketika berbisnis dengan Xinjiang, sebagai pemasok kapas global terkemuka.
Hal itu juga akan meningkatkan tekanan untuk sanksi lebih lanjut yang diberikan AS terhadap China.
Pada hari Rabu (13/01), Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mengatakan AS memberlakukan larangan pada semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang atas tuduhan hasil dari kerja paksa orang-orang Uighur yang ditahan. (dzk)
