Peningkatan Kasus Cukup Tinggi di Jabar, dalam Pekan Terakhir

145
Dewi Nur Aisyah. (bnpb)

Madania.co.id, Jakarta – Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Nur Aisyah, menyebutkan, dalam pekan terakhir, terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat, yakni sebesar 50,6 persen. Hal ini ia kemukan saat menyampaikan analisis data Covid-19 Jabar periode 9 Agustus 2020.

Dewi memaparkan lima kabupaten/kota di Jabar yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi di daerah ini, yaitu Kota Bandung 40 kasus menjadi 155 kasus (287,5 persen), Kabupaten Bandung dari 45 kasus menjadi 119 kasus (164,4 persen), Cirebon dari 1 kasus menjadi 34 kasus (meningkat lebih dari 10 kali lipat),  Kota Cimahi dari 7 kasus menjadi 35 kasus (400 persen), dan Kota Sukabumi dari 1 kasus menjadi 28 kasus (meningkat lebih dari 10 kali lipat).

Menurut dia, peningkatan kasus tersebut akibat berbagai faktor, diantaranya aju penularan yang tinggi, munculnya klaster baru, dan jumlah pemeriksaan yang ditingkatkan.

“Biasanya kita bisa lihat dari tiga hal, pertama memang laju penularannya sedang tinggi di sana, kedua ada klaster baru, dan yang ketiga memang jumlah testing yang juga ditingkatkan di Jawa Barat,” tutur Dewi dalam dialog di Graha BNPB, Jakarta, Senin (10/8).

Baca Juga:  Jabar Terima Bantuan 700 Tabung Oksigen, Langsung Disalurkan ke Kabupaten/kota

Dewi menjelaskan, peringkat kabupaten/kota di Jabar berdasarkan jumlah kumulatif kasus covid-19 pada peringkat nasional, Kota Depok menempati posisi pertama provinsi dan ke-17 di peringkat nasional.

“Yang pertama ini memang ada di kota Depok, ini peringkat 17 dalam peringkat nasional,” ucap Dewi.

Tidak hanya itu, berdasarkan analisis insiden kumulatif kasus per 100 ribu penduduk, Kota Depok masih menempati peringkat pertama provinsi dan peringkat ke-68 nasional.

Analisis per 100 ribu penduduk, lanjut dia, digunakan untuk melihat laju penularan dan menyamakan perbandingan jumlah penduduk di masing-masing daerah.

“Kita bisa melihat laju penularan yang ada di sana. Misalnya begini, kita melihat hanya angka bulatnya saja, dua daerah sama-sama 100. Tapi ternyata jumlah penduduk di kota A ini ada seribu yang satu 10 ribu. Pasti kita akan melihat perbedaan. Di sini kita melihat berarti yang 100 kasus per 10 ribu, tentu jauh lebih kecil laju penularannya dibandingkan dengan yang seribu,” ujr Dewi, dalam laman resmiBNPB, Selasa (11/8).

Baca Juga:  Ridwan Kamil Sebut Jabar Siap Terapkan PPKM Mikro

Angka Kematian di Jawa Barat

Selain itu, Dewi memaparkan angka kematian covid-19 Jawa Barat berada di bawah angka kematian nasional dan rata-rata dunia, yakni 3,01 persen. Angka kematian yang cukup baik menandakan penanganan yang baik pula sehingga angka kematiannya relatif rendah.

“Dari seluruh jumlah kasus positif, ini persentasenya 3,01 di bawah nasional, di bawah rata-rata dunia juga. Jadi memang kita melihat ada angka kematian yang cukup baik. Artinya apa, tertangani pasien-pasien yang ada disana, sehingga angka kematiannya juga termasuk kecil,” katanya.

Pada dua pekan terakhir, data menunjukkan pergeseran zonasi risiko covid-19 pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Terjadinya penambahan pada zona risiko sedang, penurunan di zona risiko rendah, dan satu kabupaten kota berada di zona risiko tinggi, yaitu Kota Depok.

Dewi menjelaskan, faktor yang menyebabkan tingginya kasus covid-19 di Kota Depok adalah tingginya mobilitas penduduk ke daerah Jabodetabek.

“Mungkin ternyata memang yang di Depok ini juga cukup banyak yang memang positifnya itu karena mobilitasnya sangat tinggi, terutama ke daerah Jabodetabek itu sudah seperti satu area yang tidak terpisahkan,” tutur Dewi.

Baca Juga:  Empat Mini Market di Kota Bandung Disegel Karena Langgar PSBB

Di Jawa Barat 150 Klaster

Dewi memaparkan klaster-klaster yang ditemukan di Provinsi Jawa Barat. Terdata 150 klaster dengan total kasus 476 kasus. Peringkat klaster tertinggi Jabar berasal dari pemukiman, dan diikuti oleh fasilitas kesehatan, perkantoran, dan rumah ibadah.

Dewi menegaskan, data klaster dianalisis berdasarkan domisili, bukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Data ini memang harus kita analisis berdasarkan domisili. Bukan berdasarkan NIK,” ujar Dewi.

Pemprov Jawa Barat telah mengupayakan penanggulangan covid-19 di berbagai bidang, seperti pelayanan kesehatan, sosial dan ekonomi, teknologi informasi, dan berupa kebijakan yang diterapkan.

Dewi menyebutkan, sejauh ini masih banyak hal yang harus dilakukan oleh semua pihak, terutama mengubah perilaku masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Pekerjaan kita masih banyak terutama, perubahan perilaku. Ini adalah tugas untuk kita semua, bagaimana seluruh masyarakat Indonesia patuh, menerapkan protokol kesehatan, dimanapun berada, ”katanya. (M)

 


Ikuti Media Sosial dan Youtube Channel Kami:
Instagram:www.instagram.com/madaniacoid/
Twitter: twitter.com/madaniacoid/
Facebook: facebook.com/madaniacoid
Youtube: youtube.com/madaniacoid
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here