PPKM Darurat Jangan Sampai Mengurangi Produksi Industri di Jabar

152

Madania.co.id,  Bandung – Pemberlakuan PPKM darurat hingga 20 Juli mendatang jangan sampai membuat sektor industri berhenti berproduksi.

Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik mengatakan sejak pemberlakuan PPKM darurat 3 Juli lalu, sudah banyak pengusaha yang mengeluhkan praktek pembatasan kerja sehingga berdampak pada pengurangan produksi.

“Keluhan terkait perbedaan persepsi dalam pelaksanaan PPKM darurat. Misalnya 50 persen WFO bagi karyawan di perusahaan esensial, tapi karyawan kena penyekatan, sehingga gagal masuk kerja. Padahal karyawan sangat dibutuhkan untuk hadir di kantor,” terangnya, Jumat (9/7/2021).

“Hal ini terjadi dibeberapa tempat, misalnya di Depok dan Bogor. Jadi apa syarat mereka boleh melintasi sekat tersebut? Ini jadi ruwet, karena ngga diatur dengan jelas,” tambahnya.

Baca Juga:  Mulai Senin Besok, Sanksi Tak Pakai Masker Diberlakukan di Jabar

Selain itu dalam instruksi Mendagri Nokor 18 Tahun 2021 juga disebutkan hanya membolehkan maksimal 10 % staf kantor yang WFO. padahal perusahaan banyak yang sedang mengejar target ekspor, selain perlu peningkatan kapasitas produksi juga diperlukan administrasi yang ketat.

” Perusahaan banyak yang harus mengejar ekspor , agar mereka mampu membayar gaji karyawan ditengah situasi sulit ini. Lalu tidak diatur juga sistem shift, kan banyak yang bekerja shift malam, agar dapat diskon tarif listrik,” tegasnya.

Baca Juga:  Ridwan Kamil Sebut Tol Cisumdawu Rampung Akhir Tahun Ini

Ia menegaskan, pengusaha khususnya industri sudah menerapkan pembatasan kerja bagi karyawannya, hanya maksimal 50% yang masuk setiap kali shift. Tapi kini kesulitan karena kerja shift malam sudah dilarang.

” Di Sukabumi ada yang disidak, perusahannya berurusan dengan hukum. Jadi saya kira masih ada ketidak sepahaman dalan penerapan PPKM darurat. Kami paham dengan kondisi ini tapi berikan kemudahan agar kami tetap bisa berproduksi,mendukung sektor ekonomi Jabar,” tegasnya.

Selain pekerja yang sulit menuju kantor, pengiriman bahan baku industri pun kerap mengalami penyekatan sehingga terlambat sampai di pabrik. Kondisi tentunya menambah ongkos produksi, terutama dari biaya transportasi. sehingga berdampak pula pada kenaikan harga bahan baku.

Baca Juga:  Upacara Pembasuhan Ka'bah Tahunan Dilaksanakan Hari Kamis Ini

Ia berharap pemerintah termasuk Pemdaprov Jabar selaras dan sejalan dalam menerapkan kebijakan PPKM darurat. Sebab ia mengatakan banyak ditemukan penerapan yang berbeda disetiap kabupaten dan kota. Selain harus tegas pada sektor ekonomi, penindakan juga harus selaras pada pelanggaran prokes di lokasi umum.

“Kami paham bahwa kondisi yang ada sekarang betul-betul darurat, dan kami mendukung. Namun dalam pelaksanaannya mohon untuk dilakukan secara seragam dan tidak ambigu, sehingga jelas untuk para pemangku kepentingan,” tegasnya. (tgh)


Ikuti Media Sosial dan Youtube Channel Kami:
Instagram:www.instagram.com/madaniacoid/
Twitter: twitter.com/madaniacoid/
Facebook: facebook.com/madaniacoid
Youtube: youtube.com/madaniacoid
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here