RUU Cipta Kerja, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Menyatakan Mosi Tak Percaya Kepada Pemerintah-DPR

456
Ilustrasi Unjuk Rasa Buruh. Madania.co.id/Reival Akbar R

Madania.co.id, Jakarta – Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat menyatakan mosi tidak percaya pada pemerintah dan DPR RI. Hal ini berkaitan dengan pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja.

Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat menyatakan mosi tidak percaya pada pemerintah dan DPR RI. Hal ini berkaitan dengan rencana pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja.

Padahal jelas bahwa setiap pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat untuk hidup bermartabat dan justru mempercepat perusakan lingkungan. Meski ditentang oleh banyak kelompok masyarakat, pemerintah dan DPR memaksakan pengesahan RUU Omnibus Law.

“Rakyat menuntut hentikan pembahasan dan batalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah dan Parlemen telah melakukan pengkhianatan kepada rakyat dan Konstitusi,” kata juru kampanye Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin, dalam keterangan tertulis Senin (5/10/2020).

Pengesahan Omnibuslaw bertujuan memancing banjir investasi meski dengan mutu yang dipertanyakan. Sebagian besar investasi berjubah percepatan proyek mercusuar nasional berkedok pembangunan strategis yang justru membuat masyarakat tidak mampu mempertahankan lahan penghidupannya.

Misalnya, proyek strategis nasional dalam bentuk pembangunan pelabuhan dan bandar udara internasional baru, diantaranya Bandara Kertajati Jawa Barat, Bandara Internasional Yogyakarta, Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, Pelabuhan Makassar New Port hingga destinasi wisata baru seperti Labuan Bajo yang abai pembangunan berkelanjutan dan menghabisi penghidupan nelayan dan petani.

Contoh lainnya adalah Proyek Strategis Nasional dalam bentuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti PLTU di Batang, Cirebon dan Indramayu, yang juga menghancurkan lahan petani dan nelayan.

Ia menilai pemerintah dan DPR keras kepala karena ngotot mengesahkan RUU ini di saat rakyat dilanda kesusahan besar akibat pandemi virus corona covid-19 dan resesi ekonomi.

Baca Juga:  Pabrik Miras Palsu Digerebek Satnarkoba Polres Cianjur, Polisi Dapati Ratusan Botol Miras

“Menunjukkan pemerintah dan DPR telah menjadi antek penjajahan investor jahat dan koruptor,” ucap dia.

Alih-alih memikirkan nasib petani dan nelayan yang kehilangan sumber penghidupannya, RUU Cipta Kerja justru memfasilitasi keserakahan dan korupsi banyak investor hitam dengan bantuan oligarki.

Mimpi banjir investasi yang digadang-gadang dalam RUU Omnibus Cipta Kerja sudah bisa dipastikan tidak akan menjadi penyelamat ekonomi nasional. RUU Omnibus Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan hanya bagi segolongan pengusaha yang menjadi kroni pejabat dan anggota DPR yang memperluas korupsi.

Dicabutnya banyak kewenangan daerah dalam perencanaan fungsi wilayah untuk berbagai sektor serta perijinan menunjukkan keterbatasan pemahaman penyusun RUU Omnibus Cipta Kerja dalam pentingnya melibatkan daerah dalam agenda pembangunan.

Niat pembenahan regulasi yang digadang-gadang dengan RUU Omnibus Cipta Kerja justru akan menciptakan lebih banyak penyumbatan dalam implementasi karena simplifikasi yang dilakukan hanya membabat ujung belaka tanpa perencanaan yang terintegrasi dengan agenda pembangunan. (rar)

 


Ikuti Media Sosial dan Youtube Channel Kami:
Instagram:www.instagram.com/madaniacoid/
Twitter: twitter.com/madaniacoid/
Facebook: facebook.com/madaniacoid
Youtube: youtube.com/madaniacoid
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here