Anggaran Tersedia di Setiap Dinas, Legislator: Banyak Program Diklat UKM belum Terserap Masyarakat

Madania.co.id, Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Gerindra yang juga, H.Dedi Saepul Rohman SH, menyebutkan, banyak program UKM yang belum maksimal diserap masyarakat, di antaranya pendidikan dan pelatihan (dikklat) untuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang UKM,
Misalnya, lanjut dia, diklat pada leading sektor di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

Dedi menyampaikan hal tersebut saat reses DPRD Kabupaten Bandung masa sidang II 2021 atau di Gedung Olah Raga (GOR ).Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Rabu (24/3/2021). siang.

“Banyak program UKM yang belum maksimal diserap masyarakat, di antaranya pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang UKM,” katanya.

Sebenarnya, menurut anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung ini, untuk anggaran untuk diklat sudah tersedia di dinas terkait.

Namun akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, maka belum terserap secara optimal terserap masyarakat.

Karena itu, politisi Gerindra ini
Dedi Saepul Rohman berharap dinas atau leading sektor terkait lebih gencar menyosialisasikan diklat UKM tersebut.

“Sosialisasi ke bawah harus lebih jelas dan informasinya harus sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Dedi Saepul Rohman juga berharap dengan sosialisasi diklat itu dibarengi dengan minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan UKM.

“Soalnya, kalau sosialisasi sampai ke masyarakat, tapi masyarakat upaya merealisasikan program UKM itu tak akan berjalan.

“Jadi program pemerintah itu harus sinkron dengan keinginan masyarakat yang ingin maju dan berkembang dalam program UKM tersebut. Supaya program pemerintah itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia juga, diklat harus disosialisasikan hingga ke tingkat RT/RW, karena ujung tobaknya ada di RW dan yang memiliki peranan sangat penting.

“Ketika RW mendapat informasi dari desa atau pemerintahan bisa disampaikan langsung kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan musrenbang itu, merupakan salah satu fasilitas untuk pengadaan pelatihan tata rias, tata boga, dan pelatihan lainn,” katanyanya.(m)