Madania.co.id, Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung, H. Uus Haerudin Firdaus, menjelaskan, reses merupakan upaya menampung, mewadahi, dan mengawal setiap aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bandung agar aspirasi tersebut segera ditindaklanjuti.
Penjelasan tersebut ia sampaikan saat mReses Masa Sidang II tahun 2021 di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Manggahang Kecamatan Baleendah, Minggu (28/3/2021).
“Peluang bagi masyarakat dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat, pemerintah sudah membuat program pendidikan dan pelatihan (diklat) kerja yang dinaungi Disnaker Kabupaten Bandung,” katanya.
Ia menyebutkan, program Diklat itu, berupa pelatihan tata boga, otomotif, elektronik, dan yang lainnya.
Semuanya, lanjut Uus, berorientasi meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19.
Dia memprediksi, jikaprogram diklat ini berjalan merata, maka masalah keterpurukan ekonomi masyarakat akan segera tertanggulangi dan tidak akan ada lagi masyarakat yang kekurangan sandang, panga, dan papan.
Politisi PKS dari Komisi C itu, menuturkan peran anggota DPRD di antaranya memfalisitasi dan mediasi aspirasi masyarakat ke pemerintah, bukan penentu kebijakan.
Sebagai anggota DPRD, dia akan membantu mencari solusi keuangan atau anggaran untuk kelurahan/desa sebagai pendamping kegiatan dalam memberikan pelayanan publik.
Dia menhyinggung soal keterlambatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih — karena ada gugatan ke MK — yang telah mempengaruhi pelaksanaan kerja aparatur pemerintahan berkaitan dengan prncairan anggaran.
Selain program diklat, Uus pun membahas masalah gaji guru ngaji.
Menurutnya, ada beberapa klasifikasi yang harus diketahui juga, yakni guru ngaji yang sudah PNS atau belum.
Sehingga, lanjutnya, saat pemberian bantuan bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
“Namun yang pasti, kami akan terus berusaha membantu masyarakat dan memperjuangkannya agar apa yang diharapkan bisa terealisasi,” ujar dia.
Uus juga menerima keluhan kerusakan infrastruktur akibat kualitas dan kapasitasnya sehingga terjadi luapan air selokan.
Kasus tersebut, menurut Uus, akibat lebar dan tinggi selokan itu tidak memadai.
Untuk itu ia berharap, masyarakat segera menanggulanginya.
Soal bank emok/renternir pun muncul dalam pertemuan siang jtu.
Masyarakat meminta kepada Uus untuk segera mengantisipasinya.
Masyarakat mengakui, keberadaan bank emok itu telah membuat mereka resah.
Apalagi, menurut mereka, Bupati Bandung sebelumnya pernah berjanji memberantas bank emok.
Menanggapi persoalan an itu, Uus menyebutkan, setiap aspirasi itu bagi dia merupakan sebuah motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja.
Melalui Reses, lanjutnya lagi, sudah seharusnya anggota DPRD menerima, menampung, dan mewadahi setiap keluhan masyarakat.
“Sebab tugas DPRD itu sebagai wakil rakyat merupakan bagian dari rakyat yang berkewajiban menerima dan mewadahi semua aspirasi yang diterima,” katanya.(m)
Discussion about this post