Pemkab Bandung Gelontorkan Rp 80 Miliar untuk PPKM Darurat

Madania.co.id, Bandung – Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran Rp 80 miliar, untuk pelaksanaan PKM darurat.

Anggaran itu termasuk untuk pembelian peti mati dan kain kafan.

” Kebutuhan yang paling mendesak saat ini di Kabupaten Bandung, yakni peti mati dan kain kafan,” jelas Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat dihubungi usai menghadiri peringatan Hari Bayangkara, Kamis (1/7) di Mapolresta Bandung, Soreang.

Dadang merasa prihatin karena banyak masyarakat Kabupaten Bandung yang meninggal dunia akibat covid 19.

Untuk itu,  lanjutnya, selain akan memaksimalkan 234 bed yang ada di rumah sakit Oto Iskandar Dinata (Otista), atau mendirikan tenda darurat, agar tidak ada lagi pasien yang meninggal, akibat belum ditangani pihak rumah sakit.

” Jangan sampai kejadian kemarin yang menimpa sepupu saya terulang. Jangankan masyarakat biasa, saya saja, Bupati mendapat.penolakan sampai sepupu saya meninggal,” ujarnya.

Kejadian seperti itu jelasnya, jangan sampai terulang.

Jadi, Dadang berharap, semua pihak fokus.dalam mengatasi wabah sedunia ini.

Tingkatkan peran Satuan Tugas (satgas), camat harus bekerja lebih maksinal.

Dadang menambahkan, untuk PPKM darurat pihaknya.sudah mempersiapakn anggaran operasional, yang ditarik dari dana belanja pegawai bulan Nopember dan Desember.

“Saya sudah mengeluarkan Perbup Parsial, jadi dana operasional untuk mendukung pelaksanaan lockdown darurat bisa dicairkan hari ini (kemarin.red),” ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto,mengakui, pihaknya sudah menerima surat dari Bupati Bandung tentang pengajuan Perbup.Parsial.

“Dewan sudah menerima pengajuan dari Bupati terkait Perbup parsial,” tegasnya, seraya menambahkan, perbup itu ujarnya, berisj pengalokasian anggaran untuk PPKM darurat, sebesar Rp 80 miliar. Dana tersebut.diambil dari belanja pegawai.

” Ya nanti kita hitung ulang berapa kebutuhan untuk belanja pegawai di perubahan anggaran pada Juli ini,” terangnya.

Menurutnya, DPRD mendukung langkah yang diambil pemerintah dalam penanganan covid 19, terutama dari sisi anggaran.(p)