Madania.co.id, Bandung – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi, menilai penggantian Bantun Pangan Non Tunai (BPNT), menjadi bantuan langsung tunai(BLT), merupakan langkah tepat yang dilakukan Kementrian Sosial.
“Kami mengapresiasi langkah kementrian, bantuan tunai itu disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” katanya melalui voicenot yang diterima wartawan Sabtu (19/2) malam.
“Langkah ini sangat tepat supaya persoalan-persoalan yang selama ini terjadi dilapangam dapat diminimalisir,” kata legislator PKS ini.
Sesuai surat keputusan (SK) Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, BNPT atau program sembako akan dikonversi menjadi bentuk tunai hingga Maret 2022.
Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi, lanjutnya, Komisi D DPRD Kabupaten Bandung akan berkordinasi dengan kemensos, agar BPNT dikonversi menjadi tunai
tidak hanya hingga Maret.
”Kita akan melakukan diskusi untuk memberi penguatan, agar program itu tidak hanya sampai Maret melainkan berlanjut, karena selama ini BPNT banyak sekali persoalan dan terus berulang,” ujarnya.
Menurut dia, dalam 2 tahun terakhir BPNT banyak menuai persoalan, antara lain bantuan yang tidak tepat sasaran akibat pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak valid.
Ada saldo kosong, lanjutnya, sehingga KPM tidak bisa mencairkan BPNT.
Ada pula, agen merasa mesin electronic data capture.(edc) tidak optimal, adanya pemaketan jadi; beras, telur, tahu, tempe dan sayuran itu dipaketkan padahal tidak dibolehkan.
Di program BPNT, lanjut dia, mulai dari agen, supplier, e-warung, himpunan bank negara (himbara) dan dinas sosial semuanya berperan.
Kemudian komoditas bahan pangan yang disediakan e – warung yang kurang berkualitas serta perbedaan harga dari para suplier, menjadikan BPNT bukan lagi program sosial, melainkan lebih pada persainngan bisnis.***
Discussion about this post