Madania.co.id – Perpanjangan kontrak kerja, pelatihan kepada penyuluh pertanian, serta pengawas organisme pengganggu tanaman (POPT) menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga ketahanan pangan.

Para penyuluh pertanian dan petugas POPT di kabupaten/kota memiliki tugas, salah satunya mendampingi para petani milenial untuk menjaga ketahanan pangan. Baik yang masuk program provinsi Petani Milenial maupun yang turun temurun dari orang tuanya.

Dengan demikian regenerasi petani tua ke petani muda melalui pendampingan ini bisa dijaga, begitu pula akan ketahanan pangannya. Adapun penyuluh dan petugas POPT yang diberi pelatihan berjumlah 3.753 orang, 1.027 di antaranya diperpanjang kontrak kerjanya.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, penyuluh dan petugas POPT telah bekerja maksimal dalam menjaga stabilitas pertanian di Jabar tetap aman. Sebagaiman dilansir dari laman resmi Jabarprov pada selasa, 14 Februari 2023.

“Agar mimpi regenerasi ini berhasil. Saya titip tolong dibantu gerakan regenerasi petani Jawa Barat demi masa depan kita berkelanjutan. Harus ada regenerasi dan harus sukses,” ujar Ridwan Kamil dalam Rakor Akbar Penyuluh dan POPT serta Training of Trainer Pendampingan Petani Milenial Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (13/2/2023).

Dari hal tersebut, Pemda Provinsi Jabar bergerak cepat dengan memperpanjang kerja kontrak penyuluh POPT. Menurut Ridwan Kamil,  kinerja penyuluh dan petugas POPT sangat signifikan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Tanah Pasundan.

“Untuk hari ini kita mengoordinasikan para penyuluh POPT untuk memperpanjang kontrak karena kerjanya luar biasa. Bahkan produktivitas beras dalam bentuk gabah giling 2021 itu meningkat, mendekati lima persen di 2022. Menandakan Jabar penduduknya besar tapi produktivitasnya juga naik,” ungkap Ridwan Kamil.

Tugas penyuluh dan POPT

Kang Emil menegaskan bahwa penyuluh dan POPT yang tersebar di Jabar tersebut memiliki tugas dalam memastikan kondisi pangan di Jabar aman dengan harga terjangkau.

“Kuncinya tidak selalu menyerahkan kepada petani, kita investasi ke orang-orang berilmu ini (Penyuluh) untuk memastikan kita sebagai konsumen bisa aman nyaman dalam mengonsumsi dan harganya bisa terjangkau,” ujarnya.

Anggaran 100 miliar untuk honor dan operasional pun telah disediakan, hal ini guna memastikan kedaulatan pangan yang hadir di Jabar.

“100 miliar anggaran kita sediakan untuk honor dan operasional (penyuluh) untuk memastikan kedaulatan pangan hadir di Jabar termasuk bendungan yang ujungnya untuk irigasi sawah baru. Pemerintah Pusat terus mendukung dan mengoordinasikan,” jelas Ridwan Kamil.

Pemda Provinsi Jabar juga akan menyelenggarakan penyuluhan pertanian kepada 3.753 penyuluh pertanian dan program regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Nantinya akan dibimbing oleh para penyuluh dan POPT.

Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jabar Dadan Hidayat menyebutkan, pembangunan SDM pertanian di Jabar merupakan bukti kepedulian Pemdaprov dalam meregenerasi petani.

Dadan mengungkapkan, tugas dan fungsi penyuluh dan POPT akan memberikan pelayanan yang terbaik dalam mendampingi petani milenial agar bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan di Jabar.

“Perlu saya informasikan selain melaksanakan tugas dan fungsi dasar mereka sebagai penyuluh dan PPOT, mereka harus mampu memberikan inovasi dan pelayanan terbaik,” pungkas Dadan.