madania.co.id — Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 November 2022, dengan kekuatan 5,6 magnetudo masih menyisakan kesedihan. Memakan banyak korban jiwa dan menghacurkan infrastruktur yang ada seperti jalan, ribuan rumah, puskesmas, kantor, sekolah dan banyak lagi. Meskipun begitu aktifitas harian warga Cianjur diberbagai bidang terus berjalan, tidak terkecuali dunia pendidikan.
Berbagai bantuan pun datang silih berganti baik dari pemerintah maupun instansi swasta. Termasuk membantu bangunan sekolah yang terdampak.
Namun bantuan yang ada belum bisa membantu seluruh kerusakan yang ada. Beberapa anggota Komisi V DPRD Jawa Barat pun sengaja berkunjung ke Cianjur dan meninjau SMAN 2 Cianjur, pada hari Senin dan Selasa tanggal 27-28 Februari 2023.
Abdul Hadi Wijaya dari Fraksi PKS pun mendorong percepatan persoalan gempa di Cianjur kemarin, terkait fakta dilapangan sekolah yang rusak berat, belum selesai diperbaiki oleh Kementrian PUPR dan BUMN.
“Harusnya Januari beres, tapi masih banyak yang belum selesai. Seperti di SMAN 2 Cianjur itu dari sekitar 25 ruangan yang rusak ,ada 12 kelas yang sudah dirobohkan tapi belum dibangun sama sekali. Anak anak tiga bulan ini belajar masih di tenda atau daring,” kata Gus Ahad, akrab disapa, Belum lama ini.
Sedangkan yang rusak ringan dan sedang yang seharusnya tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jabar, kata Gus Ahad, berdasarkan konfirmasi dari Bupati Cianjur, belum ada satu rupiah pun keluar dari dana Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD provinsi, ada 76 SMA SMK yang rusak.
Gempa Cianjur SMAN 2 Canjur
Tenda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di SMAN 2 Cianjur, Jalan Pangeran Hidayatullah No 121
“Untuk bantuan tanggap darurat seperti sembako itu, baru turun 20 milyar rupiah, jadi belum ada satu rupiah pun yang turun dari APBD Jabar untuk membanguan rumah, sarana umum, sekolah untuk rakyat Cianjur,” ucapnya.
Selain persoalan itu juga, Komisi V DPRD Jabar melihat, antara KCD Pendidikan dengan bidang perencanaan Bappeda belum bersinergi. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bupati yaitu R3P, terkait rehabilitasi pasca gempa, kata Gus Ahad fasiliitasnya belum sama dengan KCD Pendidikan, yang artinya muncul persoalan klasik egosektoral.
“Kami prihatin masalah Cianjur ini, sampai detik ini belum mendapatkan alokasi dari APBD Jabar,” pungkasnya. ***
Discussion about this post