Sanksi Berat Menanti Jika Indonesia Gagal Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023

Madaniacoid- Sebagaimana diketahui Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang direncanakan berlangsung di enam kota pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023.

Namun mencuatnya penolakan terhadap Timnas Israel ini menimbulkan kekhawatiran  Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang akan dianggap menodai kepercayaan yang diberikan FIFA. 

Saat ini, FIFA dikabarkan akan menunda drawing Piala Dunia U-20 2023 yang sedianya digelar 31 Maret 2023, di Taman Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar, Bali.

Sebelumnya, FIFA dikenal sebagai organisasi yang antidiskriminasi. Penolakan terhadap Israel ini dianggap sebagai sebuah tindakan diskriminasi. 

Dikutip dari laman bola.net, pengamat sepak bola senior, Mohamad Kusnaeni berharap pemerintah Indonesia dan juga LOC Piala Dunia U-20 2023 bisa bersinergi dengan baik agar pelaksanaan hajatan akbar di Indonesia bisa terlaksana dengan baik.

“Ancaman berat mengiringi Indonesia kalau sampai kejadian Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Jangan bermain-main dengan kesepakatan dibuat dengan FIFA,” kata Kusnaeni, dalam sesi diskusi dengan sejumlah pengamat sepak bola di Mall FX, Senayan, Jakarta, Jumat (24/3/2023) sore, dikutip dari laman yang sama.

Tiga Langkah yang Bisa Diambil

Mohamad Kusnaeni menyatakan sedikitnya tiga langkah yang harus dilakukan terkait polemik penolakan Timnas Israel ini. 

1.PSSI harus melakukan konsolidasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia tentang posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

2. Berkoordinasi dan membuat gambaran kepada FIFA tentang peta situasi Indonesia yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.

“Kehadiran Timnas Israel tak bisa ditolak. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir kehadiran mereka lewat simbol-simbol kebangsaan mereka,” jelas Kusnaeni.

3. Memberikan edukasi dan literasi kepada publik bahwa konsekuensi menjadi tuan rumah harus menerima semua peserta termasuk Israel.

Di sisi lain Bung Kus merasa perlunya upaya untuk mempertegas pemahaman pada masyarakat Indonesia. Dikatakannya publik harus bisa memisahkan urusan antara olahraga dan politik.