MADANIACOID – Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mendiskusikan rencana legalisasi kratom.
Beberapa menteri yang sudah hadir di antaranya adalah Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.
“Rapat tentang kratom ya. Saya pikir ada tiga hal, yang pertama tata kelola,” tutur Moeldoko sesaat sebelum memasuki Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.
Moeldoko menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada standar pengelolaan kratom yang jelas. Akibatnya, masyarakat sering menghadapi kesulitan saat melakukan ekspor karena tidak ada standar yang baku.
Kementerian Perdagangan saat ini sedang menyusun aturan mengenai perdagangan kratom. Dengan demikian, para pemangku kepentingan akan mendapatkan kepastian.
Rapat hari ini juga membahas isu legalisasi kratom. Menurut Moeldoko, masih terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa instansi terkait penggunaan kratom.
“Masalah penggolongan masih ada perbedaan antara BNN dengan hasil riset dari BRIN. Kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu, masih ada perbedaan persepsi,” Pungkasnya.
Kementerian Pertanian dan Budidaya Kratom
Kementerian Pertanian masih menunggu regulasi mengenai pengelolaan tanaman kratom, yang diketahui mengandung zat narkotika tetapi memiliki potensi besar untuk diekspor karena manfaat kesehatannya.
Dikutip dari Antaranews, Isu terkait pengelolaan, perdagangan, dan legalitas tanaman kratom dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis.
“Kita tadi ratas tentang kratom. Dari sisi pertanian untuk sementara ini masuk ke tanaman hutan, tetapi saran kami nanti kalau regulasinya sudah diatur, mungkin kita bisa budi daya, sehingga nilai ekonomi dan kualitasnya meningkat,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Dalam rapat itu dibicarakan penurunan harga kratom yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas produk dan distribusi.
Jika pemerintah nantinya mengatur kratom di bawah Kementerian Pertanian, Amran menyatakan siap memberikan pembinaan kepada petani dan membentuk korporasi untuk menjamin kualitas produk, terutama untuk ekspor.
“Ini kan tanaman di hutan, nanti bisa kita budi dayakan, bisa kita tata, tetapi dalam bentuk korporasi. Kalau ada koperasi mengelola ini, kita korporasikan, sehingga kualitas dan kuantitas terjamin karena itu syarat untuk ekspor,” ujar Amran.
Dia percaya bahwa dengan adanya peraturan yang jelas, budidaya tanaman kratom dapat berkembang lebih pesat, karena memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, dengan harga yang pernah mencapai 30 dolar AS per kilogram.
“Sekarang ini harganya jatuh 2 dolar hingga 5 dolar, ini terlalu rendah,” kata Amran
Pemerintah membahas tata kelola dan tata niaga tanaman kratom untuk menanggapi keluhan masyarakat, khususnya 18 ribu keluarga di Kalimantan Barat yang mengalami kesulitan dalam mengekspor kratom akibat belum adanya standar produk yang jelas.
Menurut data Kementerian Perdagangan, dari Januari hingga Mei 2023, Amerika Serikat merupakan tujuan utama ekspor kratom dengan nilai 4,86 juta dolar AS, mencakup 66,3 persen dari total ekspor.***
Discussion about this post