Yogyakarta, madania.co.id — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan pentingnya seluruh daerah mengakomodasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Regional II Internalisasi PJPK 2025–2029 yang digelar di Yogyakarta, Rabu (11/6).
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat , Dadi Ahmad Roswandi, menyebut seluruh daerah di Jawa Barat telah mencantumkan indikator PJPK dalam dokumen perencanaan. “Ada tujuh indikator utama dari total 30 indikator PJPK yang wajib masuk RPJMD. Alhamdulillah, semuanya sudah tercakup di seluruh daerah di Jawa Barat,” jelas Dadi.
Pertemuan ini dinilai strategis mengingat masa penetapan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota periode 2025–2029 tengah berlangsung. Seluruh OPD perencanaan pembangunan se-Jawa Barat turut hadir dalam agenda tersebut.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengungkapkan masih terdapat disparitas dalam pengakomodasian indikator PJPK di berbagai daerah. Kabupaten Garut menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang mengakomodasi seluruh indikator PJPK dalam dokumen RPJMD maupun Renstra. Disusul Sumedang dengan 28 indikator dalam RPJMD dan 23 dalam Renstra.
“Namun masih ada daerah seperti Kabupaten Bekasi yang tidak memasukkan satu pun indikator PJPK dalam RPJMD. Ini menjadi perhatian serius,” tegas Bonivasius.
Tiga daerah lain yang mencatatkan jumlah indikator terendah adalah Kota Tasikmalaya (1 indikator), Kota Cirebon (2 indikator), dan Kabupaten Cianjur (2 indikator). Kota Cirebon tercatat memiliki 28 indikator yang tidak terakomodasi, tertinggi di antara seluruh daerah.
PJPK, menurut Bonivasius, merupakan operasionalisasi dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang mencakup lima pilar: pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, dan administrasi kependudukan.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan secara daring bahwa perencanaan kependudukan yang terarah menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045. “Pertumbuhan penduduk harus sejalan dengan pembangunan manusia dan keluarga yang berkualitas,” ujarnya.
Ia menyoroti lima isu strategis kependudukan: ketimpangan wilayah, jumlah dan pertumbuhan penduduk, fertilitas, urbanisasi, dan perubahan perilaku keluarga serta remaja. “PJPK hadir sebagai solusi sistematis dan terukur untuk mengantisipasi tantangan tersebut,” jelasnya.
Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka KGPAA Paku Alam X, dalam sambutannya menyatakan PJPK harus menjadi dokumen yang hidup dan mampu menjawab kebutuhan lintas generasi. Ia menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan pusat dan daerah demi pembangunan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Setiap kebijakan yang berpihak pada manusia adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Momentum ini menjadi simpul awal menuju cita-cita besar Indonesia,” tegas Sri Paduka.
Acara ini dihadiri perwakilan dari lima provinsi serta 81 kabupaten dan kota dari berbagai penjuru Indonesia.***
Discussion about this post