CIMAHI, madania.co.id — Program Keluarga Berencana (KB) dipandang sebagai salah satu strategi utama dalam menurunkan angka stunting di Jawa Barat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, menegaskan hal tersebut dalam kegiatan Pembinaan Program KB dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, Kamis (26/6/2025).
“Masih banyak keluarga di Jawa Barat yang memiliki lima hingga tujuh anak. Dalam kondisi seperti ini, pola asuh pasti kurang optimal, asupan nutrisi tidak merata, dan sanitasi sulit terjaga,” ujar Siska di Aula Kujang BPSDM Jabar, Kota Cimahi.
Siska menyebutkan, ketiga pilar penurunan stunting—pola makan, pola asuh, dan sanitasi—akan terdampak jika jumlah anak terlalu banyak dalam satu keluarga.
Menurut Siska, peningkatan cakupan program KB secara langsung akan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting. “Inilah mengapa peningkatan KB bisa mempercepat penurunan stunting,” katanya.
Acara pembinaan yang bertema “Satukan Langkah, Wujudkan Keluarga Bebas Stunting Menuju Jawa Barat Istimewa” ini dihadiri oleh kepala dinas P3AKB kabupaten/kota se-Jawa Barat, Pokja IV Tim Penggerak PKK, serta jurnalis dari Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB).
Keluarga Berisiko Stunting Terima Bantuan Pangan
Dalam kesempatan tersebut, terungkap bahwa sebanyak 1.446 keluarga berisiko stunting di Jawa Barat telah menerima bantuan berupa ayam dan telur sebagai bagian dari intervensi gizi spesifik.
Langkah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga.
“Penurunan stunting ini program prioritas, baik di level provinsi maupun nasional. Kita butuh sinergi kuat untuk memastikan target 2025–2026 tercapai,” tutur Siska.
Peran Strategis PKK dan Pokja IV
Siska juga menyoroti peran penting Tim Penggerak PKK, khususnya Pokja IV, sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB dan percepatan penurunan stunting di lapangan.
“Pokja IV ini bersinggungan langsung dengan enam standar pelayanan minimal (SPM) Posyandu, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial,” ujarnya.
Untuk memastikan keselarasan program, DP3AKB Jabar akan melakukan pembinaan wilayah secara menyeluruh bersama PKK kabupaten/kota.
Kader PKK diharapkan dapat berperan aktif sebagai pendata, penggerak, sekaligus penyuluh di tengah masyarakat.
“Kami akan turun langsung hingga ke tingkat kecamatan. Semoga bimbingan wilayah ini bisa benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan,” pungkas Siska. ***
Discussion about this post