Bambang: Ada Lima Klasifikasi Desa di Jawa Barat

Madania.co.id, Bandung –  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, terdapat lima klasifikasi desa yang ada di Jawa Barat.

Adapun kelima klasifikasi tersebut yaitu, pertama desa mandiri, kedua desa maju, ketiga desa berkembang, keempat desa tertinggal, dan kelima desa sangat tertinggal.

“Klasifikasi kelima desa tersebut diukur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)”.  Ungkap Bambang saat menjadi narasumber program Ngopi di Parmusi Rabu, (3/3/2021).

Setidaknya terdapat tiga variabel, yang digunakan sebagai tolak ukur. Yaitu, variabel komposit lingkungan, variabel komposit sosial, dan variabel komposit ekonomi.

“Ketiga variabel tersebut merupakan wujud representasi pemerintahan yang ada di desa”. Ujar Bambang menambahkan.

Secara periodik, DPM-Desa melalui pendamping lokal desa melibatkan sekitar 2548 orang yang ditempatkan di desa-desa yang ada di Jawa barat, guna melakukan asesmen desa.

Lebih lanjut, bambang mengungkapkan dari proses asesmen tersebut maka terciptalah klasifikasi desa sesuai dengan lima klasifikasi yang sebelumnya telah disebutkan.

Selain terdapat lima klasifikasi desa, Bambang juga membeberkan perihal jumlah masyarakat yang ada di Jawa Barat kurang lebih sebanyak 50 juta jiwa.

Memiliki desa lebih dari 5 ribu, Bambang menilai bahwa jumlah desa tersebut terbilang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ada.

“Sebetulnya masih kurang karena Jawa Barat itu berpotensi sekali untuk dimekarkan sangat berpotensi sekali”. Ujarnya.

Perlunya menambah desa, diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya.

“Jadi tugas pemerintah itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, pada akhirnya keberhasilan pelayanan ditunjukkan dari kesejahteraan masyarakat”. Ungkap Bambang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan kepada peraturan daerah provinsi Jawa Barat.

Poin penting dari tugas pokok dan fungsi DPM-Desa salah satunya adalah agar DPM-Desa mampu menghadirkan masyarakat yang berdaya, sehingga dapat hadir yang namanya kemandirian desa.(Ibm)