Madania.co.id, Bandung – Ketua Puskesos Desa Sukamulya, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Istiqlal Shofiyullah, mengatakan ada warga desa tersebut yang membandingkan paket bansos dari Gubernur Jabar dengan paket bansos dari APBD Kabupaten Bandung.
Menurut warga, lanjut Istiqlal, dalam paket bsnsos gubernur, selain kembako juga ada uang.
Sedangkan dalam paket Bansos APBD Kabupaten Bandung, lanjut dia, tidak ada uangnya.
Hal tersebut, Istiqlal sampaikan di hadapan sejumlah anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Pemerintah Desa Sukamulya, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Rabu (17/3/2021).
Istiqlal Shofiyulloh memaparkan, bansos yang sudah disalurkan kepada warga desa tersebut, mencapai 1.528 paket, dengan rincian bansos dari APBD Kabupaten Bandung, bangub, bansos tunai, dan BLT dana desa.
“Namun ada keluhan dari masyarakat, di antaranya bantuan APBD berupa beras dan gula, sedangkan bantuan dari Bangub berupa sembako dan uang. Yang menjadi keluhan dari warga itu, penerima bantuan sosial dari APBD Kabupaten Bandung tidak ada uangnya, sedangkan dari bangub ada uangnya,” kata Istiqlal.
Kunjungan mereka yang terdiri atas Maulana Fahmi (Ketua Komisi D dari Fraksi PKS, Cecep Suhendar (Wakil Ketua Komisi D dari Fraksi Golkar); H.Otjo Sutisna (dari Fraksi PKS); H.Tarlan (Fraksi NasDem); Hilman Faruq (Fraksi PKB); dan Juwita (Fraksi PDIP) itu menggali informasi sebanyak mungkin tentang keberadaan Puskesos di desa tersebut.
“Karena kita mendapatkan informasi yang banyak terkait puskessos, makanya kita langsung turun ke lapangan untuk menemui para penggiat sosial puskessos,” kata Maulana Fahmi.
Menurut dia, prioritas utama dalam pelayanan puskesos adalah menanggulangi kemiskinan dalam upaya meningkatkan pembangunan di tengah masyarakat.
Di sana, ia bersama anggota dewan lainnya mendengar langsung “curhatan” dari sejumlah pihak, antara lain, tentang anggaran untuk puskessos yang belum cair.
Untuk itu, masih dalam curhatan warga, harus ada regulasi yang menjadi perhatian khusus dalam upaya penanganan masalah sosial yang berkaitan dengan puskessos tersebut.
Di tempat yang sama, Cecep Suhendar, menambahkan, aspirasi yang disampaikan berbagai pihak dalam kunjungan tersebut akan menjadi materi untuk pembahasan di DPRD Kabupaten Bandung.
“Persoalan sosial yang dinilai rumit dan cukup banyak persoalan sosial yang berkaitan dengan anggaran itu, tak bisa diselesaikan oleh sekelompok orang. Tapi harus diselesaikan bersama-sama dengan masyarakat,” ujar Cecep.
Menurut Cecep, pekerjaan puskessos ini sangat banyak, sehingga anggaran operasional yang disiapkan harus seimbang dengan kebutuhan penanganan sosial di masyarakat.
“Pekerjaan peggiat sosial PusKeSos ini 24 jam, di antaranya menangani permasalahan sosial. Ketika ada warga yang sakit dan perlu mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, terlebih warga yang sakit itu warga miskin sehingga membutuhkan pengurusan BPJS,” katanya.
Menurut Cecep juga, untuk keseimbangan anggaran operasional bagi para relawan sosial puskesos yang bergerak dalam bidang sosial itu, ada pada APBDes.
Anggaran yang ada di desa itu, lanjutnya, selain pelayanan sosial, juga untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Cecep berharap, para penggiat sosial pusKeos dan sistem layanan rujukan terpadu (LRT) perlu ada dukungan finansial, meski mereka bukan pekerja.
“Penggiat sosial puskesos itu membantu pemerintah dalam penanganan sosial masyarakat, di antaranya, di saat ada warga yang tak menerima bantuan sosial, penggiat sosial puskesos akan menjadi sorotan. Ini menjadi permasalahan umum,” katanya.
Anggota dewan pun, katanya, turut membahas pengadaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung untuk penanganan masalah sosial yang ditangani penggiat sosial puskesos ini.(m)
“
Discussion about this post