Madania.co.id, Bandung – Bank Indonesia (BI) Jawa Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan High Level Meeting (HLM), sebagai upaya mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi Jawa Barat, pada Senin (29/3), di Pendopo Walikota Sukabumi.
Sebagai kota yang termasuk ke dalam 10 wilayah yang memberikan pangsa tertinggi terhadap perekonomian Jawa Barat dengan tingkat pertumbuhan yang selalu tumbuh di atas perekonomian Jawa Barat, Kota Sukabumi memiliki potensi untuk terus diperkuat agar dapat berkontribusi optimal terhadap pemulihan dan akselerasi perekonomian Jawa Barat.
Dari sisi inflasi, Kota Sukabumi termasuk ke dalam 7 wilayah penyumbang terbesar inflasi Jawa Barat. Meskipun Kota Sukabumi dikelilingi oleh daerah-daerah produsen (Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banten), namun volatilitas harga pangan strategis seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras dan telur ayam ras di Kota Sukabumi relatif tinggi, sekaligus menjadi penyumbang inflasi.
Khusus untuk komoditas bawang merah, sebagian besar petani di Kota Sukabumi mengalami kesulitan dalam memperoleh bibit bawang merah yang berkualitas dengan harga yang wajar.
Saat ini, benih bawang merah diperoleh dari sentra bawang merah di luar wilayah Sukabumi, terutama dari Brebes. Oleh karena itu, perlu diupayakan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi Kota Sukabumi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Herawanto, menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk penguatan ekonomi Jawa Barat.
Antara lain meningkatkan potensi sektor manufaktur dengan memprioritaskan pengembangan dan upaya menaik-kelaskan industri kecil menengah (IKM/ UMKM).
“Untuk itu perlu penambahan kapasitas, peningkatan keterampilan dan kualitas pelaku usaha, penggunaan teknologi tepat guna, digitalisasi dan perluasan akses pasar melalui kegiatan promosi, sehingga berdaya saing,” ujarnya, Senin (29/3/2021).
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi Kota Sukabumi, Bank Indonesia Jawa Barat juga menambahkan rekomendasi terkait percepatan implementasi digitalisasi dalam ekonomi secara holistic, yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan berdampak pada peningkatan efisiensi, keamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas, berbisnis, sekolah maupun bekerja.
Salah satu bagian dari percepatan digitalisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya role model dari pemerintah daerah, yaitu melalui digitalisasi transaksi pembayaran pendapatan daerah yang diyakini sebagai entry point dukungan terhadap akses pembiayaan dan penciptaan ekosistem digital secara lebih luas dan terintegrasi.
Elektronifikasi transaksi pemerintah Kota Sukabumi saat ini sudah tergolong baik, khususnya untuk sisi pengeluaran melalui SP2D Online dan juga telah sepenuhnya menerapkan payroll non tunai untuk BUMD. Sementara itu, dari sisi pendapatan yakni pajak dan retribusi daerah, saat ini baru mencapai 79% dengan potensi dapat terus ditingkatkan didukung oleh komitmen, kesiapan dan kebutuhan Pemerintah Kota Sukabumi.
Bank Indonesia Jawa Barat secara khusus juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Sukabumi yang telah mendukung implementasi digitalisasi pembayaran, khususnya dengan menggunakan QR Code Standar Pembayaran Nasional (QRIS).
Berdasarkan data per 13 Maret 2021, jumlah merchant QRIS di Jawa Barat tercatat hampir menembus 1,4 juta merchant, atau sebesar 21,5% terhadap nasional. Khusus di wilayah Kota Sukabumi, merchant QRIS tercatat sejumlah 34,8 ribu, atau sekitar 2,5% dari jumlah total merchant di Jawa Barat.
Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang disampaikan Bank Indonesia Jawa Barat. Achmad Fahmi beserta jajarannya siap bersinergi dan berkolaborasi untuk terus mengupayakan percepatan pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi ekosistem ekonomi dan keuangan.
Jajaran Pemerintah Kota Sukabumi juga menyatakan siap mendukung pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka mendukung peningkaan efisiensi dan efektifitas layanan publik, transparansi dan tata kelola dalam sistem keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat mengoptimalkan pendapatan dan kesehatan fiskal daerah. (tgh)
Discussion about this post