Madania.co.id, Bandung – Anggota Komisi C DPRD, Kabupaten Bandung, Toni permana, menegaskan, dana bagj hasil (DBH) yang diterima Pemkab Bandung tidak rasional.
“Hitungan pembagian DBH yang saat ini berlaku, menurut saya tidak rasional,” jelasnya usai menghadiri vaksinasi massal yang dilaksanakan PT. Geo Dipa Energi (Persero) bekerjasama dengan Jawa Barat Quick Response (JQR) di Ciwidey, Sabtu (23/10)
Dia berharap, adanya rasionalisasi pembagian DBH dari panas bumi ini.
Dalam APBD yang akan datang, ujarnya, ada pembahasan mengenai DBH sekitar Rp 40 miliar.
“Artinya, masih minim apabila dibandingkan dengan keuntungan perusahaan atau BUMN, yang sedang mengelola dan mengeksplorasi panas bumi di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Saat ditanya jumlah ideal, DBH yang harus diterima Kabupaten Bandung, Toni tidak mengetahui pasti.
Tapi paling tidak, jelasnya, ada rasionalisasi dan perhatian yang lebih besar sebagai daerah penghasil.
Jika dibanding dengan Kabupaten Garut, ungkapnya, DBH yang Diterima Kabupaten Bandung jauh kecil.
“Tapi kenyataannya, sampai hari ini, justru Kabupaten Bandung jauh lebih kecil mendapat DBH dibandingkan dengan Garut,” paparnya.
Padahal, jelas Pilotisi Nasdem ini, untuk wilayah pengeboran, Kota Intan itu hanya memiliki satu titik, sedangkan di Kabupaten Bandung terdapat tiga titik.
“Seharusnya DBH yang diperoleh kabupaten dengan 31 kecamatan itu, lebih besar dari Garut,”tegasnya.
Lebih jauh Toni mengungkapkan, Komisi C akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT.Geo Dipa Energi (Persero) untuk antisipasi adanya potensi kerusakan lingkungan.
Jangan sampai, jelasnya, pembangunan berjalan, tapi kondisi lingkungan sekitar jadi rusak.
“Itu yang ingin dipastikan, terkait pembangunan tahap kedua di Geo Dipa,” ucapnya.
Pegiat Lingkungan Dukung Rencana Komisi C
“Sidak akan dilakukan secepatnya. Terakhir kunjungan ke Ibun, untuk melihat situasi di sana. Selanjutnya, sidak akan dilakukan ke Geodipa,” katanya
Sementara itu, pegiat lingkungan, Eyang Memet mengapresiasi, sikap Komisi C DPRD Kabupaten Bandung yang menyoroti, kerusakan lingkungan dampak dari Pembangunan PLTP Patuha unit 2 oleh PT. Geo Dipa Energi (Persero).
“Bagus, saya mendukung langkah DPRD untuk melakukan sidak ke lokasi,” kata Eyang saat ditemui di Pasirjambu, Sabtu (23/10).
Menurut dia, selain meninjau pembangunan PLTP Patuha unit 2, para wakil rakyat itu, juga bisa melihat langsung kondisi lingkungan dampak dari pembangunan tersebut.
“Memang harus meninjau langsung, sehingga tahu bagimana dampak dari pembangunan tersebut, pada lingkungan sekitar,” tuturnya.
Eyang berharap, pembangunan Patuha 2 memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya masyarakat sekitar proyek.
Meskipun pembangunan itu tidak mengganggu mata air yang ada di sekitar proyek, namun, jelas Eyang, dampaknya sudah menyebabkan
hilangnya hutan lindung.
Untuk itu ia meminta, perusahaan BUMN tersebut selain harus menjaga kelestarian lingkungan, juga memprioritaskan adanya lahan pengganti.
“Seharusnya sebelum pembangunan dilaksanakan, lahan pengganti harus sudah disiapkan dan dihutankan kembali,” ujarnya.
‘Lahan pengganti itu harus berdekatan dengan lokasi proyek, sebab kan yang terdampak masyarakat sekitar,’ imbuhnya.
Terkait DBH, kata Eyang Memet tidak mengetahui pasti karena itu merupakan ranah pemerintah pusat dan daerah. (e)
Discussion about this post