Dianggap Ada Pembiaran Penanganan Korban Longsor Nagreg, Cecep: Miskomunikasi Pemkab Bandung- Masyarakat

Madania.co.id, Bandung – Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB Menganggap telah terjadi pembiaran oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap korban bencana longsor di Kampung Huut Desa Bojong Kecamatan Nagreg.

Karna itu, mereka meminta penjelasan kepada Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.

Permintaan penjelasan tersebut mereka sampaikan dengan menyambangi ruang Komisi D DPRD Kabupaten Bsndung, di Soreang, Jumat (27/5) pagi.

Menanggapi permintaan Ormas tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, H. Cecep Suhendar, mengatakan, dalam masalah penanganan korban bencana tersebut telah terjadi miskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah s.

Sekretaris BPBD Kabupaten Bandung, Hendra, menyebutkan, pemkab setempat telah memberikan bantuan makanan dan peralatan darurat yang dibutuhkan warga terdampak bencana tersebut.

Namun kegiatan itu, menurut Cecep tidak diumumkan kepada masyarakat, sehingga muncul persepsi terjadi pembiaran oleh pemerintah.

Padahal, lanjutnya, pemerintah telah memberikan bantuan sesuai dengan tupoksinya melalui BPBD.

Terkait masalah ini, Cecep berencana menggelar rapat koordinasi dengan Sekda, BPBD, PUTR, dan Disperkimtan Kabupaten Bandung untuk mencari jalan keluarnya.

“Permasalahan itu harus segera dituntaskan agar pelayanan yang diberikan bisa optimal,” kata Cecep.

Pihaknya akan mengawal kegiatan itu sampai selesai.

“Kasihan warga korban bencana longsor sudah menderita selama 80 hari sejak kejadian longsor itu,” ujarnya, seraya menambahkan Komisi D akan memfasilitasi keinginan masyarakat terutama korban bencana supaya mendapatkan haknya.

Meski demikian, Cecep menyebutkan, kejadian di Kampung Huut itu tidak termasuk dalam kategori Tanggap Darurat, melainkan Penanganan Darurat.

Oleh karena itu BPBD sudah melakukan mitigasi dan mengevaluasi situasi di lokasi agar tidak terjadi bencana berkelanjutan.

Masih menurut Cecep, OPD mempunyai kuasa penggunaan anggaran, sementara untuk merealisasikannya memberikan bantuan dalam mengantisipasi masalahtersebut.

“Kkarena bukan kategori tanggap darurat tidak bisa mengeluarkan anggaran atau dana tidak terduga,” katanya lagi.

Ia menyebutkan, ha ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak untu bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Apalagi masyarakat yang terdampak bemcana, itu akan menjadi prioritas kerja bagi kami,” katanya.(m)