Madania.co.id, Bandung – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung, H. Agus Nuria, mengakui, banyak bak kontrol di trotoar sekitar komplek Pemkab Bandung yang kini tidak memiliki penutup.
Menurut AgusAgus kondisi itu akibat adanya pencurian manhole (penutup bak kontrol) oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
“Jadi adanya lubang di trotoar itu karena
“Manhole (lubang penutup bak kontrol)-nya banyak yang diambil, dicuri, nah itu kan juga berdampak kepada pejalan kaki sehingga berbahaya untuk pejalan kaki,” kata Agus, kepada saat hadir dalam acara sertijab penjabatSekda Kabupaten Bandung, Senin (1/3/2021).
Ia akui, meberadaan lubang-lubang tersebut sungguh membahayakan bagi para pejalan kaki.
Oleh karena itu, pihaknya tidak akan mendiamkan hal tersebut.
Salah satu upayanya, pada 2020, Dinas PUTR sudah menganggarkan dana perbaikan.
Tapi, lanjut dia, karena anggarannya terkena refocusing jadi terpaksa ditangguhkan.
“Ya, karena ada yang lebih penting yaitu penanganan covid 19, sehingga ditangguhkan, insyaallah di tahun ini kita akan coba untuk menginventarisir, minimal tidak membahayakan pejalan kaki,” ujar Agus.
Ia menyayangkan sikap masyarakat yang tidak ikut menjaga dan mengamankan fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah.
Padahal, katanya, fasilitas tersebut juga menyangkut kebutuhan masyarakat untuk berjalan kaki.
Ia khawati ada pejalan kaki yang tidak tahu ada lubang tersebut sehingga bisa jatuh masuk ke dalamnya.
“Manhole materialnya adalah besi yang dicor, ada lambang sabilulungannya. Mudah-mudahan tidak tercuri lagi,” kata Agus.
Sebagai antisipasi, sementara, pihaknya menutup lubang-lubang tersebut menggunakan kayu atau material lain.
Dia akan berupaya segera melakukan perbaikan di anggaran 2021.
Minimal, katanya, perbaikan di beberapa manhole yang menjadi prioritas untuk ditutup.
Lebih jauh, Agus memaparkan, di Kabupaten dan Bandung, Dinas PUTR mempunyai sepuluh UPTD Sarana Prasarana yang fungsinya untuk pemeliharaan insfrastruktur ke-PU-an. Untuk pemeliharaan infrastruktur jalan pun sudah ada UPTD yang memang mengawasi setiap jalan, baik jalan kabupaten, jalan provinsi, maupun jalan nasional.
“Kalau jalan kan ada kewenangannya masing-masing. Kita tidak mungkin melaksanakan pemeliharaan terhadap insfrastruktur yang kewenangannya orang lain, karena ada anggarannya. Kabupaten bisa melaporkan tapi mereka juga sudah ada tim, sekarang kan banyak media yang bisa menampung keluhan masyarakat, kalau kewenangan kita maka akan ditindaklanjuti,” katanya.(m)
Discussion about this post