MADANIACOID.– Alih fungsi lahan pertanian dan perubahan iklim menjadi persoalan serius. Hal ini erat kaitannya dengan persoalan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
kelangkaan bahan pokok pun acap kali terjadi karena tersendatnya rantai pasok dari hulu ke hilir, akibatnya harga melambung tinggi karena pasokan barang terhambat.
“Covid-19 berdampak supply dan demand pangan terganggu. kualitas dan kuantitas pangan menurun dan potensi untuk meningkatkan PoU, Stunting, wasting dan kekurangan micronutrient,” ujar Kapusdik Pertanian Kementan RI Dr. Idha Widi Arsanti, S.P.,M.P., dalam seminar ketahanan pangan belum lama ini.
Persoalan isu pembangunan ketahanan pangan dan pertanian ini, ujarnya berawal dari dampak La Nina dan El Nino yang berdampak pada pertanian.
“Kelangkaan agriculture input, penurunan produksi terutama perishable product (produksi pangan pokok relatif stabil)” tegasnya.
Pemerintah, ungkapnya, telah memberikan perhatian serius akan isu ketahanan pangan ini melalui agenda pembangunan nasional 2020-2024.
“Program peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan menjadi prioritas” tegasnya.
Idha menambahkan, Tahun 2019 Indonesia masuk peringkat 12 dari 23 negara Asia Pasifik dengan indikator Global Food Security Index.
“ketersediaan pangan, aksesbilitas pangan dan kualitas serta keamanan pangan menjadi indikatornya” ujar Ida.
Oleh karena itu, ujarnya guna menurunkan angka kerentanan pangan, pemerintah melakukan strategi pembangunan pangan dan pertanian.
Hal ini, tegasnya, guna mendukung ketahanan pangan, peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
“Beberapa strategi tersebut seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sisitem logistic pangan, pengembangan pertanian modern dan gerakan tiga kali ekspor,” ujarnya.
Idha menambahkan beberapa hal yang menjadi tantangan ketahanan pangan dan gizi meliputi 1) sarana dan prasarana pertanian, (2) skala usaha tani kecil dan konversi lahan, (3) adanya dampak perubahan iklim, (4) akses pangan yang tidak merata.
“Selain itu food loss and waste yang tinggi, regenarasi petani lambat dan tantangan di inovasi dan diseminasi teknologi” pungkasnya.
Penguatan Tradisi Agribisnis dan Produksi Pangan Berkelanjutan di Pesantren
Guna mendukung program ketahanan pangan itu, pemerintah melibatkan semua pihak termasuk pondok pesantren.
Alasannya selain tradisi agribisnis sejumlah pondok pesantren pun memiliki lahan yang cukup luas serta dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
Hal ini, menjadi alasan pondok pesatren dapat menjadi sentra pemenuhan ketersediaan pangan dan berpotensi bsar untuk pengembangan sektor pertanian sekaligus mencetak petani milenial.
Sehingga atas dasar itulah Badan Pangan Nasional (NFA) mengajak kerja sama antara ulama dan umara untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan yang melahirkan generasi penerus bangsa.
Pondok Pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan ketahanan pangan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Lulusan pondok pesantren kalau sudah dibekali pendidikan dan pelatihan yang baik. Ditambah dengan pemenuhan kecukupan gizi yang seimbang. In Sya Allah pesantren sebagai tonggak terciptanya ketahanan pangan” ujar Arif dalam sarasehahan kebangsaan. Ahad 13 November 2022
Pondok Pesantren, imbuhnya akan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara utamanya dalam ketahanan pangan.
Kerja sama tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, termasuk para tokoh masyarakat, ulama, serta kiai.
Dalam jangka pendek, ujarnya, pemenuhan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada santri akan dapat mendorong pola hidup yang sehat, aktif, dan produktif.
Sedangkan dalam jangka waktu panjang, lulusan Ponpes yang telah dibekali keterampilan baik di bidang pertanian maupun peternakan nantinya akan memberi kontribusi yang besar bagi pembangunan ketahanan pangan nasional di masa mendatang.
“Pesantren dapat menjadi sentra untuk pemenuhan ketersediaan pangan” tegasnya.
Selain itu, kepemilikan lahan Ponpes yang cukup luas dan dukungan SDM yang memadai menjadi potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian.
“Minimal dapat mewujudkan kemandirian pangan pesantren” tegasnya
Arif menuturkan, bukan tidak mungkin kedepan pondok pesantren dapat menjadi pusat stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan Gelar Pangan Murah misalnya.
“Apabila ulama, umaro, dan umat bersatu dalam pembangunan ketahanan pangan saya yakin krisis pangan dan inflasi bisa kita atasi,” ujarnya.
“Oleh sebab itu saya berharap para tokoh masyarakat, ulama, dan kyai agar terus bersinergi dalam ekosistem pangan yang sedang dibangun pemerintah saat ini” pungkasnya.
Membangun Ketahanan Pangan Ala Pesantren Al-Ittifaq
Jauh sebelum isu ketahanan pangan ini bergulir. Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Ciburial, Alam Endah, Rancabali, Kabupaten Bandung sudah lama membangun ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.
“Awal berdirinya ponpes Al-Ittifaq adalah pesantren yang hanya fokus pada pendidikan keagamaan,” jelas Kiai Haji Fuad Affandi yang lebih akrab di panggil Mang Haji belum lama ini.
Generasi ketiga pendiri ponpes Al-Ittifaq yang sudah berdiri di kawasan dataran tinggi Rancabali sejak 1934 ini menuturkan perlu puluhan tahun bagi Al-Ittifaq agar bisa mandiri.
Bahkan menjadi bagian kecil dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Saar ini, ungkapnya, Jangkauan pasarnya pun sudah semakin luas.
“Tingginya permintaan pasar, membuat Al-Ittifaq terus berevolusi menjadi pemasok sayuran mengandalkan jaringan ponpes” ujarnya
Mang Haji mengatakan, selesai menimba ilmu di Ponpes Lasem, Jawa Tengah di tahun 1970, ia diberi mandat untuk mengganti peran bapaknya, Abah Haji Rifai sebagai pengasuh Ponpes.
“Saya merubah kurikulum pesantren. Dasar pemikirannya sederhana, yaitu bagaimana caranya agar pesantren bisa lebih mandiri” ujarnya.
Bukan perkara mudah untuk bisa menghidupi puluhan santri yang belajar di Al-Ittifaq. Dengan lahan yang ada dan lokasi ponpes sehingga pertanian menjadi pilihan untuk memenuhi kebututuhan pangan santrinya.
“Santri semakin banyak, sedangkan namanya pesantren apalagi salafiyah kita tidak mengenakan biaya, jadi orang tua mengirimkan anaknya ke pesantren, maka jadi tanggungan pesantren,” ungkapnya.
Saat ini, ujarnya, ponpes Al-Ittifaq memiliki luas lahan pertanian sekitar 11 hektar. Sebagian besar berada di sekitaran ponpes. Al-Ittifaq kini menjadi contoh pesantren yang mandiri di sektor pangan, dengan mengandalkan hasil pertanian dan peternakan sendiri untuk menghidupi santri sebanyak kurang lebih 550 orang.
“Kita juga dapat hibah dari Perhutani seluas 30 hektar, itu statusnya HGU, dan sedang ditanami kopi,” ungka Mang Haji.
Bahkan, dengan produksi sayur-mayurnya yang melimpah, Al-Ittifaq mampu menjual sayuran ke pasar tradisional dan swalayan di Bandung dan juga Jakarta.
“Saat ini Al-Ittifaq menjual sebanyak 63 jenis sayuran dan buah-buahan yang disalurkan ke gerai swalayan.” Pungkasnya.
Peran Serta Perbankan
Penguatan pogram ketahanan pangan di pondok pesantren ini tidak bisa lepas dari peran perbankan, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jawa Barat.
Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto mengatakan pondok pesantren dicanangkan sebagai sumber ekonomi baru, sehingga BI Jabar memberikan bantuan sarana digital farming kepada empat pondok pesantren di wilayah Bogor dan Depok.
“Pondok pesantren juga mampu berperan dalam menciptakan kemandirian pangan sebagai salah satu kesiapan dalam menghadapi kemungkinan krisis pangan sebagaimana peringatan FAO pada awal 2020 lalu”ujar Herawanto saat menyerahkan bantuan beberapa waktu lalu.
“Bantuan tersebut diberikan sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi Jabar serta ketahanan pangan setelah terimbas pandemi COVID-19” imbuhnya.
Herawanto mengatakan, pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren menjadi bagian dari konsep ekonomi dan keuangan yang berlandaskan pada nilai dan prinsip syariah.
Pada dasarnya, kata dia, konsep inklusif dan universal sesuai dengan prinsip Rahmatan Lil’ Alamin.
“Melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat-sekat SARA yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Teknologi pun semakin mengembangkan ekonomi pesantren dari aktivitas usaha hingga cara bertransaksi.
“Dalam era pemanfaatan teknologi digital seperti saat ini, proses pengembangan ekonomi pesantren secara end to end dengan bercirikan pemanfaatan digital baik dalam aktivitas usaha, termasuk dalam transaksi pembayaran,” pungkasnya. (***)
Discussion about this post