MADANIACOID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 31 Oktober 2023. Salah satu aspek yang sangat penting dalam undang-undang baru ini adalah mengenai status Pegawai honorer.
Dalam UU ASN yang mengubah UU Nomor 5 tahun 2014, disepakati bahwa tidak akan ada lagi pegawai pemerintah yang memiliki status honorer. Penyelenggaraan ulang status pegawai honorer ini harus selesai dilakukan paling lambat hingga Desember 2024.
“Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN,” demikian bunyi pasal 66 UU tersebut.
Larangan pengangkatan pegawai honorer tersebut tertera dalam Pasal 65 ayat 1, yang menyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian tidak diperbolehkan untuk menerima pegawai non-ASN sebagai pengisi jabatan ASN.
Larangan tersebut juga berlaku untuk pejabat lain di Instansi Pemerintah yang turut serta dalam pengangkatan pegawai non-ASN.
“Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi ayat 3 Pasal 65.
Bunyi Pasal 65
Berikut bunyi Pasal 65:
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN.
(3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisijabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun penghapusan pegawai honorer tersebut sudah diungkapkan pemerintah. Penghapusan ini merujuk pada aturan Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang tak boleh lagi dilakukan dengan merekrut tenaga honorer.
Hal yang sama juga tercantum dalam Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Discussion about this post