Politisi Fraksi Partai Demokrat: Hukum Tata Ruang Terindikasi Hanya Syarat Peroleh Izin

Madanoa.co.id, Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung, H. Yayat Sudayat (Abah Yayat), mengatakan, hukum tata ruang berikut penataannya teriindikasi hanya sebagai syarat untuk memperoleh izin pembangunan fisik

Pengawasan dan pengendalian, menurut dia, terimplementasikan berupa laporan semata.

“Kami tak melihat ada aparatur yang meninjau atau melakukan kajian ke lokasi. Kecuali yang berkepentingan dengan pelaksanaannya saja yang kelihatan,” kata dia, kepada wartawan, melalui telepon seluler, Sabtu (27/2/2021).

Sementara masyarakat yang terdampak akibat pembangunan tersebut, menurut politisi dari Fraksi Demokrat ini, tak pernah menjadi prioritas untuk berusaha menanggulanginya.

Demikian juga, lanjut dia, dengan izin kewilayahan kepada aparatur setempat, tidak ada koordinasinya.

Kerusakan alam juga lingkungan, katanya, dimanipulasi sebagai suatu peristiwa atau musibah.

Begitu juga dengan bencana yang terjadi, menurutnya pula, semuanya hanya berorientasi pada besaran anggaran yang memang sudah dipersiapkan pemerintah bagi masyarakat terdampak.

Hal tersebut, ia tegaskan, bukan merupakan solusi selama tidak dicari penyebab dari masalahnya terlebih dahulu.

Itu, lanjutnya lagi, butuh ketegasan bukan hanya teguran melalui selembar kertas, karena yang menikmatinya nanti bukan pribumi melainkan pendatang.

Dia menuturkan, semua perumahan yang dibangun itu hampir 80% merupakan pendatang, sedangkan pribumi sebelumnya melalui program pembebasan tanah atau lahan, menyingkir ke daerah pinggiran untuk mendirikan tempat tinggal.

Ini adalah persfektif kehidupan yang dijalani masyarakat, lanjut dia, tidak merasakan nikmatnya pembangunan tapi menjadi penonton dari kemakmuran sepihak yang demi memenuhi hasratnya segala aturan dikesampingkan agar ambisinya terwujud.

“Sungai tak tersentuh pengerukkan sedimen, sampah tidak diangkut, setelah terjadi peristiwa, saling menyalahkan satu sama lain. Seolah lempar batu sembunyi tangan,” ujar dia.

Setelah terjadi hal yang tidak diinginkan, katanya, barulah dilakukan penggerakan pengamanan lingkungan, melalui penanaman pohon, pengangkutan sampah, penambalan jalan berlubang, termasuk pengerukan sedimen drainase dan sungai.

Selanjutnya, ia sebut, memberikan bantuan bagi masyarakat yang mengalami penderitaan, melakukan pendekatan persuasif secara psikogis, dan menyatakan keprihatinannya.

“Itu pun direalisasikan setelah menerima kabar adanya korban atau yang mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan, alam, juga yang lainnya,” katanyanya.(m)