Bandung, madania.co.id – Menghadapi tekanan ekonomi yang kian menekan sektor keuangan mikro, Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Indonesia (HIMBARSI) menetapkan arah strategis baru melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2025 yang digelar di Bandung.
Sekretaris Jenderal HIMBARSI, Muhammad Hadi Mauliddin Nugraha, menyebutkan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan titik awal penguatan kelembagaan dan reformasi sektor BPR Syariah.
“Tiga fokus utama HIMBARSI saat ini adalah penguatan kolaborasi antar-BPRS, peningkatan tata kelola, dan percepatan digitalisasi layanan,” ungkap Hadi, yang juga menjabat SC Rakornas Himbarsi.
Digitalisasi Bertahap Sesuai Kapasitas
Hadi yang juga menjabat sebagai Dirut BPR Syariah HIKP menekankan transformasi digital menjadi salah satu prioritas yang diusung HIMBARSI.
Namun, digitalisasi tidak harus dilakukan secara instan atau mahal. HIMBARSI mendorong pendekatan bertahap sesuai kapasitas masing-masing BPR Syariah, melalui kerja sama dengan mitra teknologi maupun sistem keuangan syariah nasional.
“Yang terpenting adalah membangun kepercayaan nasabah melalui layanan yang aman, cepat, dan efisien,” jelas Hadi.
Langkah awal yang realistis, menurutnya, adalah sistem transfer antarbank syariah yang terintegrasi.
Konsolidasi Menuju Legitimasi Industri
Resmi berdiri pada Desember 2024, HIMBARSI telah mengantongi legalitas dari Kemenkumham serta mulai mendapat pengakuan dari OJK, KNKS, dan pemangku kepentingan lainnya.
Meski masih muda, HIMBARSI berkomitmen untuk menjadi penggerak utama penguatan industri BPR Syariah nasional.
“Organisasi ini harus naik kelas dari sekadar legal menjadi benar-benar legitim dan diperhitungkan dalam peta perbankan syariah nasional,” tegas Hadi.
Melalui Rakornas ini, HIMBARSI mengajak seluruh BPR Syariah untuk bersatu menghadapi tantangan industri, terutama dalam hal permodalan, tata kelola, dan penetrasi pasar di tengah persaingan yang kian ketat.***
Discussion about this post