Legislator Partai Golkar: Kemampuan Pemerintah dan DPRD Kunci Penting Penyelenggaraan Pemerintahan

Madania.co.id, Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Riki Ganesha, mengatakan, kemampuan pemerintah daerah dan DPRD di dalam menjalankan kewenangannya masi-masing merupakan kunci penting meraih keberhasilan dalam penyelenggaraan kepemerintahan daerah tersebut.

“Untuk mewujudkan harmonisasinya perlu hubungan sinergis kedua belah pihak, sesuai amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peran DPRD di sini, lanjut dia, hanya memfasilitasi dan memediasi setiap keinginan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.

“Intinya DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan,” katanya saat Reses Masa Sidang II di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang, Jum’at (26/3/2021).

“Dan, menurut dia, masa Reses merupakan kegiatan anggota DPRD di luar sidang untuk berdialog dengan publik, menyerap, dan menampung semua aspirasi masyarakat.

Dari sejumlah aspirasi yang diserap, dalam reses tersebut, lanjutnya, masyarakat lebih menginginankan untuk memiliki puskesmas pembantu atau puskesdes di wilayah Cikoneng.

Alasan mereka, fasilitas yang tersedia cenderung tak terperhatkan dan sudah terbengkalai.

Selain itu, katanya, masyarakat juga meminta dokter jaga di setiap wilayah untuk mengantisipasi jika warga sakit atau terjadi masalah yang membutuhkan pertolongan medis segera.

Aspirasi mereka lainnya, masalah pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19, melalui endidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat, khususnya kaum wanita untuk membantu keuangan keluarga.

“Program tersebut diselenggarakan oleh beberapa instansi terkait berupa pelatihan tata oga, produksi rumahan, dan pelatihan lainnya yang bisa membantu dan memulihkan perekonomian,” ujar dia.

Tapi, yang paling krusial, menurut politisi Partai Gokkar ini,  permohonan pengamanan aset tanah milik desa setempat seluas 3,8 ha untuk dibantu legalitas formalnya.

Sebagai representasi masyarakat di tingkat dapil, ia menambahka, DPRD akan menindaklanjutinya yang dituang dalam laporan hasil reses kepada pemerintah daerah sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan pembanguna.(m)