Bandung, BandungOke – Angka kematian ibu (AKI) di Jawa Barat belum menunjukkan perbaikan signifikan. Di tengah peringatan Hari Kartini, persoalan ini kembali mengemuka sebagai pekerjaan rumah besar pemerintah daerah dalam sektor kesehatan dan kependudukan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat mencatat, sepanjang tahun terakhir terdapat 646 kasus kematian ibu. Angka ini setara dengan 88,78 per 100.000 kelahiran hidup—masih jauh dari target penurunan nasional.
Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, menilai persoalan ini tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan masih tingginya angka kelahiran, rendahnya pemanfaatan layanan keluarga berencana, hingga persoalan pencatatan data.
“Ini mungkin banyak yang terlewat dalam pencatatan KB-nya, sehingga angka kelahiran menjadi tinggi. Kita perlu pelajari bersama kenapa angka TFR ini bisa naik,” ujar Siska saat membuka webinar, Rabu, 22 April 2026.
Total fertility rate (TFR) Jawa Barat pada 2025 tercatat 2,07—melampaui target 2,02 yang ditetapkan untuk tahun berikutnya. Di saat bersamaan, angka kematian bayi (AKB) juga masih tinggi, mencapai 5.037 kasus atau 6,92 per 1.000 kelahiran hidup.
Masalah kesehatan ibu dan anak ini diperumit oleh tantangan lain. Prevalensi stunting di Jawa Barat memang turun menjadi 15,9 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024. Namun secara absolut, jumlah balita terdampak masih signifikan.
Di luar sektor kesehatan, tekanan terhadap ketahanan keluarga juga meningkat. Data Pengadilan Tinggi Agama mencatat hampir 98 ribu kasus perceraian di Jawa Barat. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai sekitar 3.500 kasus, sebagian dipicu oleh jeratan pinjaman online dan judi online.
Dalam konteks ini, DP3AKB mendorong optimalisasi program keluarga berencana pascapersalinan (KBPP). Program ini dinilai krusial untuk mengendalikan jarak kelahiran sekaligus menekan risiko kematian ibu dan bayi.
“Dengan jarak kehamilan yang optimal, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu sering, ibu dapat memulihkan kondisinya dengan baik sebelum mempersiapkan kehamilan berikutnya,” kata Siska.
Ia menekankan, tanggung jawab keluarga berencana tidak bisa dibebankan semata pada perempuan. Partisipasi laki-laki dinilai penting, baik melalui metode kontrasepsi jangka panjang seperti vasektomi maupun penggunaan kondom.
Upaya penguatan KBPP, menurut Siska, perlu dilakukan lewat peningkatan akses layanan, pendampingan intensif, serta kolaborasi lintas sektor. Ia juga mendorong peran kader di tingkat akar rumput untuk memperluas jangkauan program.
Webinar yang digelar DP3AKB Jawa Barat ini diikuti lebih dari seribu peserta dari berbagai daerah. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah pusat dan organisasi profesi bidan, dengan fokus pada strategi percepatan penurunan AKI dan penguatan program KB pascapersalinan.***
Discussion about this post