Bandung, Madania – Serikat pekerja di seluruh Indonesia memperingati International Workers’ Day pada Jumat melalui kegiatan yang terpisah di ibu kota, mencerminkan perbedaan strategi dalam menjalin hubungan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di Jakarta, perayaan Hari Buruh dipusatkan di dua lokasi utama, yakni Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat serta kawasan sekitar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Salah satu acara besar berlangsung di Monas, yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI) bersama Partai Buruh (Indonesia). Presiden Prabowo turut hadir dalam kegiatan tersebut, yang dikemas sebagai perayaan meriah alih-alih aksi demonstrasi seperti yang lazim dilakukan pada Hari Buruh.
Ketua KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa presiden dijadwalkan menyampaikan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pekerja. Di antaranya mencakup isu pengemudi ojek online, rencana ratifikasi konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO), serta berbagai program peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
“Pengumuman tersebut akan disampaikan langsung dalam perayaan Hari Buruh,” ujar Andi dalam konferensi pers pada 29 April.
Ia juga menambahkan bahwa presiden berencana membagikan suvenir seperti kaos dan payung kepada para peserta, dengan desain yang disebut-sebut berkaitan dengan pimpinan Partai Gerindra.
Penyelenggara memperkirakan jumlah peserta yang hadir dapat mencapai 400.000 orang, termasuk pengemudi layanan transportasi daring. Pemilihan Monas sebagai lokasi didasarkan pada kapasitasnya yang luas serta kedekatannya dengan Istana Negara, sehingga memungkinkan interaksi yang lebih dekat antara presiden dan masyarakat.
“Monas memberikan ruang yang lebih leluasa untuk interaksi langsung. Jika di stadion, keterbatasan ruang dan pembatas fisik akan menjadi kendala,” jelas Andi.
Di sisi lain, tidak semua kelompok buruh memilih bergabung dalam acara di Monas. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi terpisah di depan kompleks DPR.
Koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi, seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KASBI), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), dan Federasi Serikat Pekerja Makanan dan Minuman (FSBMM), bersama kelompok masyarakat sipil lainnya.
Ketua KASBI, Sunarno, menyebutkan bahwa sekitar 10.000 orang diperkirakan mengikuti aksi tersebut yang mengusung tema “Hari Buruh Bersama Rakyat”.
Ia menegaskan bahwa aksi di DPR merupakan gerakan independen yang berbeda dari kegiatan di Monas, yang menurutnya dipengaruhi oleh narasi dominan serta kepentingan kekuasaan.
Dalam aksi tersebut, aliansi Gebrak menyampaikan berbagai tuntutan. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih berpihak pada pekerja, dengan melibatkan serikat buruh secara aktif dalam proses penyusunannya.
Selain itu, mereka juga mendorong reformasi sistem pengupahan guna mewujudkan standar nasional yang adil dan layak, sekaligus mengurangi kesenjangan upah.
Tuntutan lain mencakup jaminan keamanan kerja, penghapusan sistem outsourcing dan kontrak kerja tidak tetap, serta percepatan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 dan 190.
Tidak hanya soal ketenagakerjaan, aliansi ini juga menyoroti pentingnya perlindungan kesejahteraan bagi guru, dosen, dan tenaga kesehatan, penghentian pemutusan hubungan kerja massal, serta perluasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan gratis.
Lebih jauh, mereka mendesak pemerintah untuk menegakkan supremasi sipil, menghentikan penggusuran lahan secara paksa melalui reforma agraria yang nyata, serta berperan lebih aktif dalam mendorong perdamaian dunia.
Discussion about this post