Madania.co.id, Bandung – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) soal ujian di tingkat madrasah, senilai Rp 16 miliar. Kasipenkum Kejati Jabar, Dodi Gazali Emil, sampai saat ini pihaknya sudah memeriksa 57 saksi. Namun Kejati Jabar belum menetapkan tersangka Kasus Dugaan Korupsi BOS Madrasah.
“Belum (ada tersangka), karena saksinya banyak dan memang kita membatasi pemeriksaan karena kondisi Covid-19 yang meningkat,” ujar Dodi Gazali Emil saat dihubungi, Kamis (1/6/2021).
Puluhan saksi yang sudah memberikan keterangan tersebut terdiri dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 26 orang dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 31 orang.
Pada masa pandemi Covid-19, Kejati Jabar membatasi jumlah pemeriksaan untuk menghindari ada kerumunan. Apalagi, kata dia, saksi terkait kasus dugaan korupsi dana BOS ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat.
“Kami tetap melakukan pemeriksaan, satu hari itu ada enam orang, tapi bukan dari perkara ini saja. Jadi kita batasi biar semuanya aman,” katanya.
Selama pemeriksaan, kata dia, ada beberapa kendala yang dihadapi mulai dari jarak, permintaan penjadwalan ulang dari saksi hingga penundaan pemeriksaan karena saksi sedang menjalani isolasi mandiri.
“Dengan kondisi sekarang yang darurat, kita kalau pemeriksaan jarak jauh kan tidak mungkin. Intinya kita tetap berusaha dan pemeriksaan tetap berjalan. Kita batasi sehari enam orang dari berbagai perkara,” ucapnya.
Tidak Sesuai Peruntukan
Sebelumnya dikabarkan, Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar, Riyono, kasus dugaan korupsi dana BOS ini terjadi di dua tingkatan Madrasah yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) seluruh Jawa Barat.
Kasus ini berawal dari adanya dana BOS yang diperuntukan bagi Madrasah tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) tahun 2018. Dari lima pos anggaran dana BOS ini, salah satunya dapat digunakan sekolah untuk pengadaan ulangan atau ujian.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pos anggaran dana BOS untuk ulangan dan ujian itu bukan dilakukan oleh sekolah. Melainkan oleh Kelompok Kerja Madrasah (KKM) tingkat provinsi yang kemudian dikoordinir oleh KKM tingkat Kabupaten dan Kota.
Menurut Riyono, hal ini bertentangan dengan aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 451 Tahun 2018. Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah.
“Ini kemudian dalam praktiknya uang-uang itu dikelola oleh KKM provinsi yang tidak memiliki kewenangan untuk itu,” tutup Riyono.(an)
Discussion about this post