Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Anak Sekolah (Gemas), Lusia Liaw, menilai rendahnya kualitas pendidikan salah satunya disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana.
Ia menyoroti kesenjangan mencolok antara fasilitas pendidikan di wilayah Indonesia bagian barat dan timur.
“Kondisi peserta didik di sekolah masih menjadi perhatian serius, termasuk kebutuhan sumber daya manusia dan infrastruktur,” ujarnya, Jumat (3/1).
Pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalankan berbagai program untuk mengatasi persoalan tersebut.
Presiden juga menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan sektor pendidikan guna mencetak sumber daya manusia unggul demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menjelang 100 hari pertama Kabinet “Merah Putih”, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mulai menggulirkan sejumlah program strategis.
Beberapa di antaranya meliputi renovasi besar-besaran sekolah, pembangunan sekolah unggulan, penguatan keterampilan digital sejak dini, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru.
Selain itu, program beasiswa LPDP, Kurikulum Merdeka, digitalisasi pendidikan, serta penguatan pendidikan vokasi juga terus dilanjutkan.
Renovasi Sekolah
Pemerintah menargetkan renovasi puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekitar 22 ribu sekolah membutuhkan perbaikan.
Program ini direncanakan dengan anggaran mencapai Rp20 triliun.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengingatkan agar program renovasi memperhatikan lokasi sekolah, sehingga tidak memaksa siswa menempuh jarak jauh untuk belajar.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan pihaknya masih menunggu arahan presiden untuk pelaksanaan program tersebut, termasuk koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dana renovasi nantinya akan disalurkan langsung ke sekolah, sehingga pengelola dapat menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan riil di lapangan.
Pendidikan Inklusif
Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan layanan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah.
Menurut Abdul Mu’ti, pembangunan sekolah baru di wilayah 3T tidak selalu menjadi solusi paling efektif karena tingginya biaya dan tantangan operasional.
Sebagai alternatif, kegiatan belajar dapat dilakukan secara fleksibel, termasuk di tempat ibadah atau ruang publik yang biasa digunakan masyarakat.
Program Sekolah Rakyat
Selain pembangunan sekolah unggulan “Garuda” untuk menjaring talenta terbaik, pemerintah juga merancang program “Sekolah Rakyat”, yakni sekolah gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Program ini akan mengusung konsep asrama (boarding school), namun tetap melibatkan peran orang tua.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyebut program ini saat ini masih dalam tahap uji coba di beberapa wilayah Jabodetabek dan diprioritaskan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dengan sistem asrama, kebutuhan gizi siswa juga akan lebih terjamin.
Menuju Indonesia Emas 2045
Penguatan sektor pendidikan menjadi bagian penting dari delapan misi utama pemerintah, atau “Asta Cita”, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia, sains, dan teknologi.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap peningkatan kualitas pendidikan—baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia—dapat mendorong terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Discussion about this post