Musda X Partai Golkar Kabupaten Bandung Kembali Gagal Digelar, Ini Penjelasannya

Madania.co.id, Bandung – Musda X Partai Golkar kembali gagal digelar.

Setelah beberapa kali ditunda, hari ini, Senin (15/2/2021), sedianya Musda akan digelar.

Hanya, karena kencangnya tarik ulur kepentingan, sebagai gantinya, para Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar sebagai pemilik suara, hari ini akan diverifikasi keabsahannya oleh DPD Golkar Jawa Barat.

Langkah itu sempat menimbulkan pertentangan, mengingat yang mengeluarkan SK para Ketua PK adalah DPD Golkar Kota/Kabupaten tempat para ketua PK berada.

Bahkan upaya verifikasi yang dilakukan oleh DPD Golkar Jabar itu, ditengarai untuk mengakomodir kepentingan salah seorang calon agar terpilih menjadi orang nomor satu di Partai berlambang pohon beringin di Kab Bandung tersebut.

Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jabar, Yoga Santosa, membenarkan langkah tersebut.

Verifikasi menurutnya, dilakukan seiring dengan terus mundurnya pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Kabupaten Bandung.

“Jadi Musda Kabupaten Bandung ini (beberapa kali) diundur, padahal secara umum tidak ada persoalan apa-apa. Karena setiap jadwal yang ditetapkan oleh Provinsi, Kabupaten Bandung siap,” kata Yoga Santosa seperti dilansir sejumlah , Senin (15/2/2021).

Meski begitu, lanjut Yoga, sebagian pihak menganggap di internal DPD Golkar Kabupaten Bandung, saat ini tidak kondusif sebagai akumulasi dari adanya dukung-mendukung kepada kandidat calon ketua.

“Di mana Musda ditentukan oleh pemegang suara dan pemilik suara yaitu para PK, maka kami ingin lakukan verifikasi akibat PK yang dari dukung-mendukung itu jumlahnya jadi bertambah. Kenapa bertambah, dimungkinkan ada yang berlaku dua dan lain-lain,” ujarnya.

Oleh karena itu Yoga menegaskan, untuk menjaga kondusifitas, DPD Provinsi bersama-sama dengan kandidat sepakat melakukan verifikasi.

“Mana sesungguhnya PK yang sah dan tidak. Verifikasi ini sebetulnya bukan tanggung jawab DPD Provinsi, karena yang mengetahui PK itu DPD Kabupaten Bandung. Namun saat Musda dari provinsi ada yang ditugaskan menjadi tim verifikasi,” katanya.(m)