MADANIACOID – Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan mengubah pola pikir masyarakat menjadi salah kunci guna mengatasi permasalahan stunting yang ada di Indonesia.
“Yang paling penting saat ini bagaimana mengubah mainset masyarakat untuk bisa hidup sehat, karena hal ini erat kaitannya dengan stunting,” kata Prasetya dalam pembukaan Diseminasi Studi Kasus dan Pembelajaran Baik Stunting di Provinsi Jawa Barat, Selasa 12 Desember 2023.
Prasetya mengambil contoh kasus seorang Kepala Desa di Kalimantan Timur yang ingin mengubah kebiasaan penduduk dari buang air besar di pinggir kali ke jamban yang ada dirumah.
“Di salah satu program Televis, yang diomongngin adalah bagaimana mengubah mainset penduduk yang kepala desa itu di Kalimantan Timur untuk berubah dari buang air besar dipinggir kali ke jamban yang ada dirumahnya. Jadi memang ada banyak hal kalau kita ingin memikirkan generasi kita kedepan yang akan menjadi generasi emas, dan itu perlu kolaborasi semua pihak,” katanya.
Selain itu, imbuhnya, persoalan data juga menjadi sangat penting. Bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan bangsa kita.
“Pernah saya baca sebuah buku, ada yang namanya how to lie with starship. Angka data ditangan orang statistik itu bisa dibuat apa saja, mau bikin jelek, bagus buruk bisa,” katanya.
“Jadi kalau ada orang yang menyampaikan sekarang data-data yang menulis IQ kita rendah, human capital index kita juga rendah, kalau saya melihat itu, disatu sisi ambil sebagai penyemangat kita. Namun kadang itu politik juga, harus kita waspadai,” kata Prasetya.
Dalam kegiatan tersebut, juga dihadirkan dua narasumber, Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS, dari Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University dan Widya Astuti, S,Gz., MSi, sebagai dosen UPI.
Menurut Ali Khomsan, beberapa uraian praktik baik program penurunan stunting di Jawa-Barat seperti Kabupaten Cianjur, mengalami penurunan stunting dari 33,7 persen (SSGI 2021) menjadi 13,6 persen (SSGI 2022).
Sementara di Kota Sukabumi relatif stabil yaitu 19,1 persen (SSGI 2021) menjadi 19,2 persen (SSGI 2022).
“Namun di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari 22,0 persen, menjadi 27,6 persen. Sama halnya dengan Kota Bogor, dari 16,9 persen menjadi 18.7 persen.
Pemda Kota Bogor kemudian menginisiasi program penurunan stunting berupa pemberian intervensi telur kepada balita stunting selama 6 bulan,” bebernya.
Sementara itu, Widya Astuti mengungkapkan, meningkatknya prevelensi stunting di Kabupaten Garut, menimbulkan pertanyaan besar pada kinerja Tim PKK.
Jika ditelusuri, terdapat data dari tiga desa mengindikasikan pengukuran yang tidak akurat dan tidak rutin.
Jadi terdapat desa di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Barat yang terindinkasi tidak memperbaharui data hasil pengukuran dan hanya mengubah usia dari sasaran tanpa mengubah berat badan dan tinggi badan sasaran.
“Contohnya Desa Ciwangi, persentase balita stunting pada Februari 2022 sebesar 6 persen kemudian melonjak pesat pada Agustus 2023 menjadi 76 persen,” ujarnya.
Karena itu pihaknya merekomendasikan kolaborasi seluruh aspek dalam percepatan penurunan stunting sangat diperlukan.
“Selain itu kami merekomendasikan juga stakholder harus menghindari ego sektoral, peningkatan sarana pendukung kinerja Tim PKK, perbaikan sistem aplikasi Elsimil dan perbaikan insentif terhadap Tim PKK,” pungkasnya.
Seperi diketahui, Pemerintah optimis bisa mencapai target penurunan stunting 14 persen di tahun 2024 seperti yang diarahkan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting nasional pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen.
Untuk mencapai target 14 persen, maka pemerintah menargetkan untuk dapat menurunkan prevalensi stunting 3,8 persen per tahunnya sampai tahun 2024.
Merujuk data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Jabar berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,9 persen, dari angka 31,1 persen di tahun 2018 ke angka 20,2 pada 2022, dengan rata-rata penurunan 2,72 persen per tahun.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Batar guna mempercepat penurunan angka stunting dan zero new stunting pada 2024.
Discussion about this post