Kepala BKPSDM dan Kepala DPMD Kabupaten Bandung tak Hargai Undangan DPRD, FPKB Berencana Gelar Aksi

Madania.co.id. Bandung – Ketua Dewan Pembina Forum Peduli Kabupaten Bandung (FPKB), Bastaman, menganggap Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia), Kabupaten Bandung, Ahmad Johara dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Tata Irawan, dianggap tidak menghargai DPRD setempat.

Bastaman menyampaikan anggapannya tersebut di hadapan ruang Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Jumat (4/2) sore.

Anggapan Bastaman sangat beralasan, dua pejabat eselon 2 di Pemkab Bandung itu tidak hadir memenuhi undangan lembaga wakil rakyat ini untuk beraudien dengan warga yang tergabung dalam FPKB.

Gara-gara abstainnya kedua pejaba itu audiensi akhirnya diundur.

Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, H Tedi Surahman, minta kesepakatan kepada warga, untuk menunda pertemuan itu dan diiyakan oleh warga, dengan alasan tanpa kehadiran pihak ejsekutif audiensi tidak akan menemujan titik temu.

Tokoh pemuda Kabupaten Bandung, Aa Maung meminta penundaan pertemuan itu dilanjut minggu depan.

Dalam pertemusn itu, DPMDA mewakilkan kepada KepaBidang Kerjasama, Asep Kurnia.

Namun, baik Bastaman maupun Aa Maung menganggap Asep tidakan dapat memberikan solusi atas masalah yang akan disampaikan dalam audiensi.

Menurut Aa Maung, masalah tersebut yakni kepergian sejumlah kepala desa ke Pulau Bali untuk bimtek dan pembelian sepeda motor N Max untuk kepala desa.

Menurut Bastaman dan Aa kepergian kades ke Bali dan pembagian N Max dalam masa pandemi sangat menyinggung perasaan rakyat.

Apapun alasannya, menurut Aa, tak sepantasnya pemberangkatan ke Bali itu dilakukan saat pandemi.

“Kita paham aturan, dan itu tidak dilarang 9eh aturan. Tapi apa tak bisa sedikit berempati terhadap rakyat yang sedang sengsara?” ujarnya

Menurut Asep ketidakhadiran Tata dalam audiensi karena harus mendampingi Bupati Bandung, Dadang Supriatna melakukan Juma Keliking (Jumling).

Sementara masalah yang akan disampaikan kepda pihak BKPSDM, lanjut Aa, di antaranya mutasi.

Kepada wartawan ia menyebutkan, jika pada audiensi yang akan datang kedua pejabat itu tak hadir juga FPKB akan menggelar aksi.

“Apa boleh buat, satu-satunya hanya debgan aksi kita menyampaikan masalah ini,” katanya.(m)