Kartu Tani Bedas Harus Mudahkan Petani, Mereka Sulit Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Madania.co.id, Bandung – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran, mengakui,

petani di daerah ini masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi setelah ada pembagian kartu tani.

Menurut dia, kartu itu dikhususkan untuk menebus pupuk bersubsidi.

Namun, ia menyayangkan, ketersediaan pupuk bersubsidi itu hanya sekitar 36 persen.

“Jadi memang kurang, itu yang dikeluhkan di daerah. Di satu sisi kita harus memberi pupuk bersubsidi, pakai kartu tani tapi alokasinya kurang,” kata Tisna, kepada wartawan di Soreang, Minggu (6/2).

Ia mengungkapkan, untuk membeli pupuk bersubsidi itu petani sebelumnya harus memiliki kartu tani, yang dikeluarkan Kementrian Pertanian.

Jadi, lanjut Tisna, proses transaksi keuangan untuk pupuk tersebut harus menggunakan kartu tani.

Tisna mengaku pula, pihaknya mencatat, berdasarkan by name by adress, di Kabupaten Bandung ada 91 ribu petani yang terdaftar di program kartu tani Kementerian Pertanian.

Menghadapi masalah kekurangan pupuk subsidi, Tisna menyarankan, penerapan pasar bebas.

Dia menyebut, di tangan petani kini ada dua kartu tani, yakni kartu tani yang dikeluarkan Kementrian Pertanian dan Kartu tani Si Bedas dari Pemkab Bandung.

Jika memang kartu tani itu untuk pupuk subsidi, lanjut Tisna, konsepnya bisa seperti Kartu Tani Si Bedas, yang bisa memberikan bantuan sosial kepada petani, yaitu asuransi yang bisa dimanfaatkan oleh petani.

“Jadi, seluruh area sawah itu diasuransikan, kemudian ternak sapi yang diluar KPBS itu diasuransikan,” ujarnya.

Misal, lanjut dia, jika ada banjir, serangan hama, atau puting beliung yang mengakibatkan kerugian atau kehancuran sawah maka satu hektarnya diganti Rp6 juta.
Untuk sapi, jika dalam satu tahun mati atau dicuri maka diganti Rp10 juta,” katanya.

Untuk biaya preminya, Tisna menyebutnya, ditanggung oleh pemda, yang besarnya Rp 36 ribu untuk padi per hektar, serta sapi Rp 40 ribu per ekor.

Selain itu, kekurangan pupuk subsidi juga bisa menjadi momentum untuk memaksimalkan penggunaan pupuk organik, seperti kompos dan lainnya.

“Sebenarnya ini momentum, untuk pakai pupuk organik seperti kompos, yang jadi masalah petani kita itu inginnya praktis, jadi kalau pupuk susah, kalang kabut,” ujarnya.

Menyikapi kondisi masalah yang dihadapi para petani ini, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita, akan mengonfirmasikannya ke Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

Seharusnya,menurut Praniko, kartu tani bedas itu dpt mempermudah petani dalam menghadapi kesulitan mendapatkan pupuk tersebut.(m)